BERANDANEWS – Makassar, Langkah strategis mulai ditempuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan guna memanaskan mesin politik menuju kontestasi Pemilu 2029 dan 2031. Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), secara resmi menyerahkan lima surat diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada sejumlah bakal calon ketua yang akan bertarung pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar tingkat kabupaten.
Penyerahan surat keputusan khusus tersebut berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Namun, “karpet merah” untuk melenggang di arena Musda ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebelum memegang surat diskresi, setiap penerima diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai kontrak politik guna mendongkrak perolehan suara partai beringin di wilayahnya masing-masing.
“Salah satu yang menjadi komitmen kita adalah mampu meningkatkan elektoral daripada perolehan partai per hari ini,” tegas IAS dalam arahannya.
Dievaluasi Ketat dalam 1,5 Tahun, Tana Toraja Jadi Tolok Ukur
IAS menjelaskan bahwa seluruh penerima diskresi akan dibebani target elektoral yang terukur sesuai peta kekuatan Golkar di daerahnya. Capaian kerja politik tersebut akan dievaluasi secara berkala oleh DPD I dalam kurun waktu 1,5 tahun setelah menjabat.
Ia mencontohkan Kabupaten Tana Toraja yang saat ini mencatatkan perolehan suara Golkar di angka 31,4 persen nyaris menyentuh batas maksimal proyeksi partai di daerah tersebut sebesar 35 persen.
“Kita berharap di angka ini nanti itu yang menjadi salah satu komitmennya bahwa Kabupaten Tana Toraja insyaallah akan mempertahankan minimal dan berusaha meningkatkan. Tetapi yang di bawah 33 persen itu catatannya harus meningkatkan dalam kurun waktu 1,5 tahun,” jelasnya.
Menurut mantan Wali Kota Makassar dua periode ini, rentang waktu satu setengah tahun sangat ideal untuk mengukur keseriusan konsolidasi pengurus. IAS mengingatkan agar para ketua DPD II tidak hanya sibuk bermanuver menjelang Musda, tetapi langsung tancap gas menggerakkan struktur partai hingga ke akar rumput begitu terpilih.
Selain target suara, muncul pula komitmen infrastruktur dari kandidat daerah, seperti bakal calon Ketua Golkar Luwu Utara yang berjanji menuntaskan pembangunan kantor sekretariat permanen partai maksimal dalam 1 hingga 2 tahun sebelum Pemilu 2029. Sebagai bekal kerja di lapangan, DPD I Golkar Sulsel juga akan membekali para calon ketua dengan data lengkap perolehan suara dan hasil survei terbaru.
“Pakta integritas yang ditandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban calon yang mendapat amanah memimpin Golkar di daerah. Dokumen itu nantinya menjadi pegangan DPD I dalam mengevaluasi komitmen para ketua DPD II,” pungkas IAS.
Daftar 5 Tokoh Penerima Diskresi Tahap Pertama Golkar Sulsel
Pada penyerahan tahap pertama ini, terdapat lima figur berpengaruh di daerah yang mengantongi surat diskresi dari Ketum Bahlil Lahadalia lantaran terkendala syarat administratif masa kepengurusan maupun batasan periodisasi:
1. Kaswadi Razak (Kabupaten Soppeng): Mantan Bupati Soppeng yang tercatat telah tiga periode menakhodai DPD II Golkar Soppeng.
2. Megawati Jamal (Kabupaten Luwu Utara): Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara yang mendapatkan dispensasi maju di Musda Golkar Lutra meski belum genap lima tahun menjadi pengurus partai.
3. Islam Iskandar (Kabupaten Jeneponto): Wakil Bupati Jeneponto yang juga menerima kelonggaran karena belum memenuhi syarat masa kaderisasi lima tahun di Partai Golkar.
4. Saleh Rahim (Kabupaten Enrekang): Mantan politikus PKS yang kini berlabuh ke Partai Golkar dan mendapat restu DPP untuk bertarung di Musda Golkar Enrekang.
5. Basli Ali (Kabupaten Kepulauan Selayar): Mantan Bupati Kepulauan Selayar yang bersiap kembali maju untuk periode ketiganya sebagai Ketua Golkar Selayar.(*)
