BERANDANEWS – Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melangsungkan pertemuan penting dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pertemuan tersebut diagendakan berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026) sore.
Agenda utama pertemuan ini disinyalir kuat untuk membahas bursa dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, menyusul pengunduran diri Gibran dari kursi orang nomor dua di Republik ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pimpinan partai politik koalisi telah mengonfirmasi kehadiran mereka, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf.
Sesuai UU MD3, Presiden Kantongi Hak Prerogatif Konsultasi Koalisi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan bahwa Presiden Prabowo memang berencana untuk mendengar pandangan dari partai-partai pendukung pemerintah sebelum mengerucutkan dua nama kandidat pengganti.
Langkah konsultasi tersebut sejalan dengan koridor hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kendati demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama mutlak berada di tangan Presiden.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril usai mendampingi Presiden Prabowo menemui pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan, kendati undang-undang memberikan ruang diskresi bagi Presiden untuk memutuskan secara mandiri tanpa harus berkonsultasi, Presiden Prabowo memilih jalan komunikasi yang terbuka bersama partai koalisi.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” terangnya.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo sempat memberikan sinyal langsung terkait rencana duduk bersama para pimpinan parpol tersebut. “Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya,” urai Yusril menirukan pernyataan Kepala Negara, seraya menyerahkan sepenuhnya penetapan waktu pertemuan kepada agenda Presiden.(*)
