BERANDANEWS – Jakarta, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memunculkan sejumlah pekerjaan rumah krusial yang menyentuh langsung tata kelola demokrasi di daerah.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendorong kalangan akademisi untuk tidak sekadar menawarkan gagasan teoretis, melainkan memberikan masukan konkret guna menjawab kebuntuan aturan masa transisi akibat pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan celah hukum yang wajib dijawab secara lugas dalam norma undang-undang agar tidak memicu polemik ketatanegaraan di kemudian hari.
Jika mengacu pada skema pemisahan tersebut, pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal baru akan digelar dua tahun berselang pada 2031. Jeda waktu selama dua tahun inilah yang disoroti tajam oleh legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II tersebut.
Nasib Masa Jabatan DPRD dan Risiko Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Taufan mempertanyakan keberlanjutan status hukum dan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 yang masa baktinya habis pada 2029, sementara pemilu lokal berikutnya baru dilaksanakan pada 2031.
Ia menilai DPR bersama pemerintah dan para pakar harus mengkaji secara cermat apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga 2031, menggelar mekanisme pemilu transisi, atau menyerahkan pengaturan pergantian kader setelah lima tahun kepada partai politik dengan tetap memperhitungkan efisiensi anggaran serta kepastian hukum.
“Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu,” ujar Taufan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip pada Jumat (13/11/2026).
Selain persoalan legislatif daerah, mantan Wali Kota Parepare dua periode ini turut mengingatkan potensi kerawanan dalam pengisian penjabat (Pj) kepala daerah selama masa jeda dua tahun tersebut. Ia menilai mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah pusat harus dirancang ketat agar tidak mencederai independensi maupun kualitas demokrasi lokal.
Dorong Rekomendasi Empiris yang Selaras dengan UUD 1945 dan Putusan MK
Oleh sebab itu, Taufan meminta para akademisi merumuskan rekomendasi teknis yang terperinci sehingga mudah diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam pasal-pasal yang operasional.
“Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Taufan memastikan bahwa seluruh perumusan norma dalam RUU Pemilu tetap berpijak teguh pada prinsip negara hukum serta konstitusi.
“Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.(*)
