BERANDANEWS – Makassar, Tabir gelap di balik skandal dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 kian terang benderang. Dalam sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (12/11/2026), lima terdakwa saling membuka kesaksian yang mengungkap skema penyimpangan secara terstruktur.
Kelima terdakwa yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel tersebut yakni Ir. Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur selaku Operator E-Katalog, Drs. Hasan Sulaiman selaku Pendamping Pejabat Negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama, serta Ir. Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Fakta mengejutkan muncul dari pengakuan Uvan Nurwahidah. Ia membeberkan bahwa bidang yang dipimpinnya sama sekali tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas maupun melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Menurut kesaksiannya, penentuan volume fantastis sebanyak 4 juta batang dengan patokan harga Rp15.000 per batang disebut sebagai arahan langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel berinisial BB dalam sebuah pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Pengondisian E-Katalog, Lahan Bone, hingga Selisih Harga Miliaran Rupiah
Rangkaian kesaksian silang juga menguliti rekayasa di balik layar pengadaan digital. Terdakwa Ririn Ryan Saputra Ajnur mengakui perannya mendaftarkan produk bibit nanas ke aplikasi e-Katalog versi 5 menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara atas permintaan Rimawaty Mansur, lalu melakukan negosiasi dengan akun dinas hingga disepakati harga Rp14.950 per batang.
Di sisi lain, nama Hasan Sulaiman mencuat terkait kebijakan pengalihan lokasi penanaman jutaan bibit nanas ke lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone—mengabaikan proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang sebelumnya telah diajukan kelompok tani.
Sementara itu, Direktur PT Cipta Agri Pratama, Rio Erlangga, mengungkap besarnya selisih harga (markup) dalam proyek tersebut. Ia membeberkan bahwa harga riil bibit nanas yang disepakati perusahaannya dengan PT Almira Agro Nusantara hanya sebesar Rp10.000 per batang, terpaut jauh dari harga kontrak e-Katalog sebesar Rp14.950 per batang.
Tak berhenti di situ, persidangan turut menyibak dugaan aliran dana miliaran rupiah hasil penggelembungan harga yang disamarkan dengan cara ditukarkan ke mata uang asing Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika Serikat (USD) melalui gerai penukaran valuta asing (money changer) di Makassar. Muncul pula kesaksian mengenai dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang disinyalir untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum.
Kejati Sulsel Pastikan Fakta Sidang Kunci Pembuktian Korupsi
Menanggapi rentetan pengakuan para terdakwa di muka sidang, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menegaskan bahwa keterangan para saksi mahkota tersebut menjadi amunisi kuat bagi JPU untuk membuktikan adanya permufakatan jahat yang merugikan keuangan negara.
“Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-Katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa,” tegas Soetarmi.
Dalam perkara ini, kelima terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(*)
