BERANDANEWS – Parepare, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers. Langkah tersebut diambil menyusul beredar luasnya rekaman pidato dirinya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sempat menyinggung pemberitaan kritis terhadap Pemerintah Kota Parepare.
Pihak Pemkot Parepare menjelaskan bahwa potongan pernyataan tersebut muncul dalam konteks pembahasan internal mengenai evaluasi pola kemitraan antara pemerintah daerah dan media massa, khususnya menyikapi pemberitaan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
Dalam keterangan resminya, Tasming Hamid menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk mengancam, mengintimidasi, apalagi membelenggu kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia berharap pelurusan ini dapat menghentikan kesalahpahaman agar tidak bergulir menjadi polemik yang berkepanjangan.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf,” tutur Tasming Hamid dalam klarifikasinya.
Hormati Kritik Sebagai Pilar Demokrasi dan Mitra Pembangunan
Tasming menyadari sepenuhnya bahwa kritik, masukan, dan fungsi kontrol sosial dari media massa merupakan elemen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan demokratis. Baginya, pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi kepada masyarakat sekaligus mitra kritis dalam mengawal laju pembangunan daerah.
Ia menjamin bahwa pintu Pemerintah Kota Parepare akan selalu terbuka lebar terhadap setiap pemberitaan kritis, selama karya jurnalistik tersebut disajikan secara profesional, berimbang, dan berpijak pada data serta fakta yang akurat. Ia juga memastikan bahwa skema kerja sama kemitraan antara Pemkot dan perusahaan pers tidak akan pernah dijadikan alat untuk mengebiri independensi wartawan.
“Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media,” tegasnya.
Momentum Perkuat Sinergi Membangun Kota Parepare
Lebih jauh, orang nomor satu di Kota Bandar Madani ini mengajak seluruh elemen baik jajaran birokrasi maupun awak media untuk senantiasa merawat ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif. Menurutnya, setiap perbedaan sudut pandang dapat diselesaikan secara elegan melalui musyawarah dan sikap saling menghargai.
Ia berharap klarifikasi ini menjadi titik balik untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan jurnalis demi menjaga iklim informasi serta situasi sosial yang tetap kondusif di Parepare.
“Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf. Mari kita terus membangun Parepare bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta tetap menjaga independensi dan profesionalisme pers,” pungkas Tasming Hamid.(*)
