BERANDANEWS – Jakarta, Konstruksi hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, hingga insan media terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Suyudi mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai penerima hasil akhir (end user) dari aktivitas penyadapan tersebut.
Menurut keterangan Suyudi, penyidik menduga Listyo Sigit saat menjabat sebagai Kapolri memberikan perintah secara langsung maupun melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp untuk menentukan target-target penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR RI.
Mantan Kapolda Banten tersebut menambahkan bahwa hasil penyadapan itu diduga digunakan untuk menggerakkan pihak lain dalam rangkaian dugaan tindak pidana. “Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” jelasnya.
Rantai Komando dan Peran Tiga Perwira Tinggi Polri
Selain memaparkan dugaan keterlibatan Listyo Sigit, Suyudi juga merinci rantai eksekusi teknis yang diduga melibatkan tiga perwira tinggi Polri tanpa melalui mekanisme surat permohonan resmi penyidik:
Irjen Pol Slamet Uliandi (SU): Selaku Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 sekaligus Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, ia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis kepada Listyo Sigit.
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH): Menjabat sebagai Plt Kabagmon pada periode 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Menurut Suyudi, ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang bersumber dari LSP, lalu memberikan persetujuan via WhatsApp tanpa dokumen permohonan penyidik.
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS): Diduga berperan menerima perintah langsung dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa izin penyidik, melaporkan hasilnya kepada LSP, serta memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pemantauan lapangan (surveillance).
Perintah Penghapusan Jejak Data dan Pembubaran Grup WhatsApp
Lebih lanjut, Suyudi mengungkapkan adanya upaya penghilangan jejak digital setelah aktivitas penyadapan berlangsung. Berdasarkan temuan penyidik, Ahrie Sonta diduga menginstruksikan penghapusan seluruh rekaman data hasil penyadapan, baik berupa rekaman suara (voice) maupun catatan aktivitas (log), disertai pembubaran grup komunikasi WhatsApp yang digunakan dalam koordinasi tersebut.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.
Pemaparan terbuka di Komisi III DPR RI ini menjadi sorotan publik luas sekaligus menandai keseriusan proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang di tubuh institusi penegak hukum.(*)
