BERANDANEWS — Luwu, Penanganan kasus dugaan pencurian dan penggelapan mobil di wilayah hukum Polres Luwu, Sulawesi Selatan, kini menuai sorotan tajam serta kecaman publik.
Pasalnya, meski kepolisian telah menetapkan seorang perempuan sebagai tersangka sejak tiga bulan lalu, proses eksekusi penahanan justru terkatung-katung tanpa alasan hukum yang transparan.
Perkara ini menyeret nama Ayu Ardina alias Mamanya Aqila binti Alimin. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/207/VIII/RES.1.11./2026/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2026, Ayu resmi dijerat tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru atas peristiwa hukum di Kecamatan Belopa pada 20 Mei 2026.
Namun hingga saat ini, tersangka dilaporkan masih melenggang bebas tanpa dilakukan penahanan oleh Unit II Satreskrim Polres Luwu. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya “permainan” dan ketidakprofesionalan oknum penyidik.
Kekecewaan Mendalam Korban: Segera Boyong Kasus ke Propam Polda Sulsel
Pelapor sekaligus korban, Hamsiruddin, S.E., meluapkan kekecewaan mendalam atas lambannya penegakan hukum yang diterimanya. Ia menilai penundaan penahanan ini sangat mencederai rasa keadilan dan asas kepastian hukum.
“Saya sudah menempuh jalur hukum secara terhormat sesuai aturan negara. Statusnya sudah jelas tersangka sejak Agustus 2026 dan pasalnya jelas menggunakan KUHP Baru. Tapi kenapa sampai sekarang tersangka tidak ditahan?” ujar Hamsiruddin dengan nada geram, Selasa (10/11/2026).
Lantaran merasa tidak mendapat transparansi dari Unit II Polres Luwu, Hamsiruddin bersama tim penasihat hukumnya memastikan akan segera melayangkan laporan resmi ke Divisi Propam Polda Sulawesi Selatan.
“Dalam waktu dekat kami akan resmi melaporkan para penyidik yang menangani kasus ini ke Propam Polda Sulsel untuk menguji profesionalisme mereka,” tegasnya.
LBH Desak Copot Kanit dan Penyidik, Presiden Koalisi Indonesia Beber Pelanggaran Berlapis
Gelombang desakan evaluasi total di tubuh Satreskrim Polres Luwu turut disuarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sukardi Sulkarnain, S.H. Pihaknya meminta Kapolda Sulsel dan Kapolres Luwu bertindak tegas membersihkan oknum aparat yang menghambat roda peradilan.
“Kami meminta secara tegas kepada Kapolres Luwu dan Kapolda Sulsel untuk segera mencopot Kanit Tipidter beserta penyidik pembantu perkara ini! Membiarkan seorang tersangka melenggang bebas tanpa alasan yang objektif adalah bentuk pembangkangan terhadap asas kepastian hukum,” tegas perwakilan LBH Sukardi Sulkarnain, S.H.
Senada dengan hal tersebut, Presiden Koalisi Indonesia, Mulyadi, S.H., menilai penanganan perkara di Mapolres Luwu memamerkan potret buram profesionalisme kepolisian. Ia mengurai dugaan pelanggaran aturan berlapis yang dilakukan oknum penyidik:
Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan (Pasal 338 UU No. 1/2023 / Pasal 421 KUHP Lama): Penyidik diduga sengaja mengabaikan atau menunda proses peradilan yang merugikan hak kepastian hukum pelapor.
Pelanggaran Perkap No. 7 Tahun 2022 (Kode Etik Profesi Polri): Melanggar Pasal 5 ayat (1) terkait kewajiban menjaga reputasi institusi serta Pasal 10 ayat (1) mengenai larangan penyalahgunaan wewenang (obstruction of justice secara pasif).
Ketidakpatuhan Perkap No. 6 Tahun 2019 (Penyidikan Pidana): Mengabaikan asas kepastian hukum, cepat, sederhana, dan akuntabel dalam standar operasional prosedur (SOP) penyidikan.
Pihak korban menegaskan apabila supervisi dari Propam Polda Sulsel tidak segera membuahkan tindakan tegas terhadap oknum penyidik Unit II, kasus ini akan diboyong langsung ke tingkat Mabes Polri di Jakarta demi menuntut keadilan.(*)
