BERANDANEWS — Jakarta, Komisi Yudisial (KY) mengajak jajaran advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk mempererat barisan dalam menjaga integritas proses peradilan di Indonesia.
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci vital untuk mengikis praktik transaksional serta memastikan persidangan berjalan murni berdasarkan argumen hukum.
Harapan tersebut disampaikan Anggota KY, Abhan, saat menggelar diskusi bersama DPC Peradi Purwokerto, Banyumas, Sabtu (19/9/2026).
“Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan hakim dan lembaga peradilan. Sehingga kami berharap dapat membangun sinergitas dan kolaborasi. Ketika beracara, mari jangan melakukan tindakan yang sifatnya transaksional,” tegas Abhan.
Abhan mengingatkan agar advokat mengedepankan argumentasi hukum di ruang sidang ketimbang membangun interaksi terlarang dengan hakim di luar arena peradilan demi menghindari konflik kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Abhan juga meluruskan pemahaman publik dan advokat terkait batas kewenangan KY. Ia menjelaskan bahwa KY bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim—bukan menilai substansi benar atau salahnya sebuah putusan pengadilan.
“Kalau tidak puas dengan pertimbangan hukum dalam putusan, itu ranah teknis yudisial. Masyarakat bisa menempuh jalur hukum seperti banding atau kasasi. Namun jika ada dugaan pelanggaran perilaku, seperti hakim yang secara diam-diam membahas perkara dengan pihak berperkara di luar sidang, baru bisa dilaporkan ke KY,” terangnya.
Meskipun KY kerap menerima banjir laporan masyarakat, tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti karena banyak yang keliru membedakan antara keberatan hasil putusan dan pelanggaran etik profesi.
Abhan berharap forum diskusi bersama Peradi Purwokerto tidak berhenti sebagai seremoni sosialisasi semata, melainkan menjadi wadah komunikasi berkesinambungan demi mewujudkan sistem peradilan Indonesia yang bersih dan berwibawa.(*)
