KOLOM – Dalam politik, ada pemimpin yang bertahan karena kekuasaan, ada yang bertahan karena jaringan, dan ada pula yang bertahan karena mampu membuat orang lain merasa dihargai.
Ilham Arief Sirajuddin atau yang lebih dikenal dengan IAS menarik dibaca melalui kategori yang terakhir.
Sepak terjang politiknya memperlihatkan satu karakter yang relatif konsisten: politik tidak selalu harus dimainkan dengan jarak, tetapi bisa dibangun melalui kedekatan. Ia dikenal sebagai politisi yang sombere, humble, mudah bergaul, dan relatif cair dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan sosial.
Dalam konteks politik Sulawesi Selatan, karakter semacam ini bukan sekadar persoalan kepribadian. Ia dapat dibaca sebagai modal sosial-politik.
Di tengah sistem politik lokal yang sarat dengan patronase, elite, jaringan kekerabatan, simbol status dan kompetisi elektoral, kemampuan untuk membuat orang lain merasa setara justru dapat menjadi strategi politik yang sangat efektif.
Di sinilah konsep sipakatau menemukan relevansinya.
Sipakatau bukan sekadar keramahan orang Bugis-Makassar. Ia adalah sebuah etika sosial: memanusiakan manusia. Menghormati orang lain bukan karena jabatan, kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya, tetapi karena ia adalah manusia.
Jika nilai ini dibawa ke dalam politik, maka lahirlah apa yang dapat disebut sebagai politik sipakatau: politik yang mengubah relasi kekuasaan menjadi relasi penghormatan.
Politik tidak selalu tentang siapa yang paling berkuasa
Max Weber membedakan kekuasaan (Macht) dengan otoritas atau dominasi yang memperoleh legitimasi (Herrschaft).
Seorang politisi mungkin memiliki kekuasaan formal, tetapi kekuasaan formal belum tentu menghasilkan loyalitas.
Sebaliknya, seseorang yang tidak selalu memegang jabatan formal dapat memiliki pengaruh besar karena memperoleh legitimasi sosial.
Dalam perspektif ini, kepemimpinan IAS menarik untuk dibaca.
Sombere bukan sekadar gaya komunikasi. Ia dapat menjadi mekanisme pembentukan legitimasi informal.
Ketika seorang pemimpin bersedia turun dari simbol-simbol elitisnya, menyapa orang biasa, berdialog dengan kader, menerima kritik, membangun silaturahmi dan tidak menciptakan jarak psikologis dengan lingkungan sosialnya, maka ia sedang membangun sesuatu yang tidak selalu terlihat dalam struktur organisasi: trust.
Dan dalam politik, kepercayaan adalah mata uang yang mahal.
Robert D. Putnam menyebut modal sosial sebagai jaringan, norma dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif.
Dalam bahasa politik lokal, modal sosial itu bisa berbentuk sederhana: orang yang mau datang ketika dipanggil, orang yang tetap membuka komunikasi ketika terjadi konflik, orang yang tidak memutus silaturahmi ketika kepentingan politik berbeda.
Itulah kekuatan politik yang sering tidak tercatat dalam survei.
IAS dan politik sombere: kekuasaan tanpa terlalu banyak jarak
Ada paradoks menarik dalam politik.
Semakin tinggi seseorang berada dalam hierarki kekuasaan, semakin besar kecenderungannya menciptakan jarak dengan orang lain.
Tetapi politik sombere justru bergerak sebaliknya.
Ia mengurangi jarak.
Dalam terminologi Pierre Bourdieu, seorang politisi membutuhkan berbagai bentuk modal: modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik.
Modal sosial tidak lahir hanya dari banyaknya orang yang dikenal. Ia lahir dari kualitas hubungan.
Dan modal simbolik tidak selalu muncul karena seseorang memiliki jabatan. Ia dapat lahir dari reputasi.
Karena itu, sombere dapat menjadi bagian dari produksi modal simbolik.
Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang mudah ditemui, tidak menjaga jarak secara berlebihan, dan mampu berinteraksi dengan berbagai kelompok, maka identitas tersebut secara perlahan berubah menjadi reputasi.
Reputasi kemudian menjadi aset politik.
Inilah yang menjelaskan mengapa seorang politisi dapat mengalami pasang-surut kekuasaan tetapi tetap memiliki ruang untuk kembali.
Jabatan dapat hilang. Struktur dapat berubah. Konstelasi politik dapat bergeser. Tetapi hubungan sosial yang terpelihara tidak mudah dihapus.
Bertahan bukan berarti selalu menang
Politik sering salah dipahami sebagai arena tentang kemenangan.
Padahal dalam politik, terutama politik lokal, kemampuan bertahan sering kali lebih menentukan daripada kemenangan sesaat.
Pareto berbicara mengenai sirkulasi elite. Tidak ada elite yang selamanya berada di puncak. Kekuasaan selalu mengalami pergantian, reorganisasi dan kompetisi.
Karena itu, politisi yang hanya bergantung pada posisi formal akan sangat rentan ketika posisinya hilang.
Sebaliknya, politisi yang memiliki jaringan sosial yang luas memiliki kemampuan melakukan political survival.
Di sinilah pengalaman IAS menjadi menarik.
Berbagai dinamika politik yang pernah dihadapinya memperlihatkan bahwa perjalanan politik tidak selalu linear. Ada masa ketika seseorang berada di puncak, ada masa ketika berada di luar pusat kekuasaan, ada masa ketika harus berhadapan dengan rivalitas, perubahan konfigurasi elite dan pergeseran kepentingan.
Tetapi politik bukan hanya soal berada di dalam kekuasaan.
Politik juga tentang kemampuan tetap relevan ketika kekuasaan sedang tidak berada di tangan.
Dan salah satu modal untuk tetap relevan adalah kemampuan memelihara relasi.
Machiavelli dan Bugis-Makassar bertemu di satu titik
Jika Machiavelli membaca politik melalui realisme kekuasaan, maka budaya Bugis-Makassar memiliki cara lain membaca hubungan antarmanusia.
Machiavelli mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memahami realitas kekuasaan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diidealkan.
Sementara sipakatau mengingatkan bahwa dalam mengelola manusia, seseorang tidak boleh kehilangan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Keduanya sebenarnya tidak harus dipertentangkan.
Politik membutuhkan kalkulasi, tetapi kalkulasi tanpa etika akan menghasilkan sinisme.
Politik membutuhkan strategi, tetapi strategi tanpa kepercayaan akan menghasilkan hubungan yang transaksional.
Politik membutuhkan kekuasaan, tetapi kekuasaan tanpa legitimasi sosial akan menghasilkan ketakutan, bukan loyalitas.
Maka sombere dapat dibaca sebagai soft power politik lokal.
Ia bukan kelemahan.
Ia justru dapat menjadi bentuk kekuasaan yang tidak terlihat.
Gramsci: hegemoni tidak selalu dibangun dengan tekanan
Antonio Gramsci memperkenalkan gagasan hegemoni sebagai kemampuan suatu kelompok atau elite memperoleh penerimaan dan persetujuan sosial.
Dalam perspektif ini, dominasi paling kuat bukanlah ketika orang dipaksa mengikuti seseorang.
Dominasi paling kuat adalah ketika orang bersedia mengikuti tanpa merasa sedang dipaksa.
Di sinilah gaya egaliter mempunyai arti strategis.
Politisi yang terlalu mengandalkan instruksi akan memiliki pengikut selama instruksi itu menguntungkan.
Tetapi politisi yang membangun hubungan emosional dan kultural dapat memiliki simpati yang lebih panjang.
Karena itu, sipakatau dapat menjadi bentuk hegemoni kultural yang khas.
Bukan hegemoni melalui ketakutan.
Bukan hegemoni melalui uang.
Tetapi hegemoni melalui kedekatan, penghormatan dan rasa memiliki.
Politik Sulsel: antara patronase dan egalitarianisme
Sulawesi Selatan mempunyai tradisi politik yang kuat dengan jejaring sosial, patron-klien, hubungan keluarga, sirri na pacce, serta struktur sosial yang sangat menghargai figur.
Dalam situasi seperti ini, politik egaliter bukan berarti menghapus hierarki.
Ia justru merupakan cara mengelola hierarki agar tidak berubah menjadi kesombongan.
Seorang pemimpin tetap pemimpin.
Tetapi ia tidak harus membuat orang lain merasa kecil.
Inilah esensi politik sipakatau.
Seorang ketua partai dapat tetap memiliki otoritas tanpa harus mempermalukan kader.
Seorang elite dapat tetap memiliki pengaruh tanpa harus membangun tembok sosial.
Seorang pemimpin dapat tegas tanpa harus kehilangan keramahan.
Karena itu, sombere bukan berarti lunak.
Sombere adalah kemampuan mengemas ketegasan dalam bahasa yang manusiawi.
Mengapa gaya seperti ini mampu melewati badai politik?
Ada hukum sosial yang sederhana: hubungan yang dibangun hanya berdasarkan kepentingan akan berakhir ketika kepentingan berakhir.
Sebaliknya, hubungan yang dibangun berdasarkan penghormatan memiliki peluang bertahan melampaui kepentingan.
Inilah yang disebut relational capital.
Ketika seorang politisi mengalami tekanan, lawan politik, perubahan konfigurasi partai atau kehilangan posisi strategis, yang diuji bukan lagi kekuatan formalnya.
Yang diuji adalah:
Siapa yang masih bersedia mengangkat teleponnya?
Siapa yang masih mau duduk bersamanya?
Siapa yang masih membuka pintu komunikasi?
Siapa yang masih percaya bahwa hubungan personal tidak harus mati hanya karena kompetisi politik?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sering kali menjadi penjelas mengapa seorang politisi mampu kembali ke gelanggang.
Dengan demikian, daya tahan politik IAS tidak tepat jika hanya dijelaskan melalui struktur partai atau kalkulasi elektoral.
Ia juga harus dibaca melalui jejaring sosial, reputasi personal dan kemampuan memelihara hubungan lintas kelompok.
Dari political friendship menuju political resilience
Aristoteles dalam filsafat politiknya memberi tempat penting bagi philia—persahabatan atau ikatan sosial—sebagai unsur penting kehidupan politik.
Politik tidak mungkin sepenuhnya dibangun melalui kontrak kepentingan.
Ada unsur kepercayaan, solidaritas dan pengakuan terhadap keberadaan orang lain.
Jika gagasan tersebut dibawa ke dalam konteks politik Sulsel, maka sipakatau dapat menjadi bentuk lokal dari political friendship.
Bukan berarti semua orang harus menjadi teman.
Bukan pula berarti konflik politik harus dihilangkan.
Justru demokrasi membutuhkan kompetisi.
Tetapi kompetisi tidak harus berubah menjadi permusuhan permanen.
Hari ini kita bisa berkompetisi, besok kita masih bisa bersilaturahmi.
Ini adalah bentuk kedewasaan politik yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi lokal.
Politik masa depan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi diterima
Politik Sulawesi Selatan ke depan akan menghadapi perubahan besar.
Generasi Z dan generasi Alpha akan semakin menentukan perilaku elektoral. Politik digital akan mengubah cara legitimasi dibangun. Struktur sosial lama akan berhadapan dengan budaya politik baru.
Dalam situasi seperti itu, model kepemimpinan yang hanya mengandalkan hierarki mungkin akan semakin kehilangan daya.
Pemimpin masa depan membutuhkan kemampuan membangun engagement.
Mereka harus mampu hadir bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai figur yang bisa diajak berbicara.
Di sinilah sombere menjadi relevan.
Ia merupakan bentuk komunikasi politik yang mengandung pesan sederhana:
“Saya adalah bagian dari kalian, bukan seseorang yang berdiri di atas kalian.”
Kalimat itu sederhana, tetapi secara sosiologis sangat kuat.
Sebab manusia pada dasarnya tidak hanya ingin dipimpin.
Manusia ingin diakui.
Penutup: Sipakatau sebagai jalan ketiga
Politik sering ditempatkan dalam dua kutub: keras atau lembut, dominatif atau permisif, menang atau kalah.
Padahal ada jalan ketiga.
Tegas tetapi tidak arogan.
Kuat tetapi tidak menindas.
Strategis tetapi tidak manipulatif.
Dekat tetapi tidak kehilangan kewibawaan.
Itulah politik sipakatau.
Dalam konteks IAS, gaya sombere dan humble dapat dibaca bukan semata-mata sebagai karakter personal, tetapi sebagai strategi sosial untuk mempertahankan relevansi politik dalam lingkungan yang terus berubah
Jika kekuasaan adalah kemampuan memengaruhi keputusan, maka sombere adalah kemampuan menjaga manusia tetap berada dalam orbit hubungan.
Dan mungkin di situlah rahasia daya tahan seorang politisi.
Kekuasaan membuat seseorang dikenal ketika berada di puncak. Tetapi karakter membuat seseorang tetap diingat ketika ia tidak lagi berada di puncak.
Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang siapa yang memenangkan pertarungan.
Politik juga tentang siapa yang setelah pertarungan selesai masih memiliki cukup banyak orang yang bersedia duduk bersamanya.
Dalam tradisi Bugis-Makassar, itulah sipakatau.
Memanusiakan manusia.
Dan dalam politik, barangkali inilah bentuk kekuasaan yang paling halus sekaligus paling tahan lama: bukan membuat orang takut kehilangan kita, tetapi membuat orang merasa bahwa kehadiran kita tetap berarti.
Allahu A’lam Bishshawab
Penulis
Baharuddin Hafid
Akademisi Universitas Megarezky Makassar
