BERANDANEWS — Jakarta, Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang belum mereda dan membayangnya jurang kesenjangan ekonomi, jumlah mulut yang harus diberi makan di Indonesia terus membengkak.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri mencatat populasi Indonesia per 30 Juni 2026 telah resmi menembus angka 290.125.073 jiwa.
Angka ini melonjak tajam sekitar 1,8 juta jiwa hanya dalam kurun waktu enam bulan dibanding Semester II 2025 yang berada di angka 288.315.089 jiwa.
“Rata-rata pertumbuhan penduduk kita mencapai 1,7 juta jiwa per semester. Angka ini didapatkan dari selisih bersih kelahiran dikurangi kematian,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil di Jakarta, Selasa (4/8).
Bonus Demografi atau Beban Ekonomi?
Pertumbuhan populasi yang menembus 290 juta jiwa ini menjadi sinyal alarm bagi ketahanan ekonomi nasional. Pasalnya, ledakan jumlah penduduk produktif saat ini berdampingan dengan realitas pahit: maraknya badai PHK di sektor manufaktur hingga teknologi, terbatasnya lapangan kerja baru, serta ketimpangan sosial yang makin melebar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Tanpa penyerapan tenaga kerja yang optimal, lonjakan populasi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka dan memperluas rentang kemiskinan di berbagai daerah.
Dominasi Jawa dan Ketimpangan Wilayah
Dari total populasi tersebut, kelompok laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 146.402.289 jiwa, sementara perempuan mencakup 143.722.784 jiwa.
Secara distribusi geografis, ketimpangan antarwilayah juga terlihat kian mencolok:
Provinsi Terpadat: Jawa Barat masih memegang rekor populasi terbesar mencapai 52.211.020 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 42.226.212 jiwa.
Provinsi Terjarang: Papua Barat berada di posisi terendah dengan hanya 588.491 jiwa.
Konsentrasi penduduk yang masih terpusat di Pulau Jawa menegaskan bahwa beban ekonomi, persaingan lapangan kerja, dan tekanan infrastruktur sosial makin menumpuk di wilayah barat Indonesia, sementara pemerataan di wilayah timur masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.(*)
