KOLOM – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, bursa calon Ketua Umum PBNU semakin ramai. Sejumlah tokoh mulai disebut, didorong, bahkan menyatakan kesiapan untuk maju. Nama-nama seperti KH Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Abdussalam Shohib atau Gus Salam, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar menjadi bagian dari percakapan besar menjelang forum tertinggi organisasi tersebut.
Ramainya nama calon menunjukkan bahwa NU tidak pernah kekurangan kader. Masing-masing memiliki pengalaman, jaringan, basis pesantren, rekam jejak organisasi, serta gagasan mengenai masa depan jam’iyah. Namun, Muktamar NU bukanlah pemilihan berdasarkan survei masyarakat umum, popularitas di media sosial, banyaknya baliho, atau kerasnya suara para pendukung.
Pemegang keputusan adalah para muktamirin yang berasal dari PWNU, PCNU, dan PCINU. Karena itu, antara popularitas publik dan kekuatan suara struktural sering kali berbeda. Seorang calon dapat ramai dibicarakan, tetapi belum tentu memiliki dukungan cabang. Sebaliknya, ada calon yang tidak terlalu gaduh di media, tetapi bekerja senyap mengonsolidasikan para pemegang mandat.
Gus Yahya dan Keuntungan sebagai Petahana
Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya memiliki keuntungan berupa mesin organisasi, pengalaman kepemimpinan, serta komunikasi yang telah terbangun dengan pengurus wilayah dan cabang. Ia mengetahui peta internal PBNU, memahami dinamika setiap daerah, dan pernah memenangkan pertarungan pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung.
Dalam setiap kontestasi organisasi, petahana biasanya mempunyai lantai dukungan yang lebih jelas. Ia memiliki kelompok loyalis yang telah bekerja bersama selama satu periode. Program, jaringan, dan posisi struktural menjadi modal penting untuk mempertahankan dukungan.
Namun, petahana juga membawa beban evaluasi. Seluruh keputusan, konflik internal, komunikasi politik, tata kelola organisasi, serta hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah akan menjadi bahan penilaian para muktamirin. Pertanyaan utamanya bukan hanya mengenai apa yang telah dikerjakan, tetapi juga apakah janji kepemimpinan sebelumnya telah dilaksanakan secara maksimal.
Gus Yahya akan sangat diuntungkan apabila calon-calon yang menginginkan perubahan tetap maju sendiri-sendiri. Semakin banyak penantang, semakin terpecah suara alternatif. Dalam keadaan demikian, petahana cukup menjaga basis loyalnya sambil menarik sebagian suara dari kelompok yang belum menentukan sikap.
Prof. Nasaruddin Umar dan Momentum Perubahan
Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar mempunyai modal berbeda. Ia memiliki pengalaman di lingkungan PBNU, dunia pesantren, akademik, pemerintahan, serta jaringan Islam internasional. Karakter kepemimpinannya yang tenang membuatnya dapat diterima oleh banyak kelompok.
Prof. Nasaruddin juga berpotensi menjadi figur rekonsiliasi. Ia tidak terlalu tampil dalam konflik terbuka internal PBNU, sehingga relatif mudah ditempatkan sebagai titik temu berbagai poros. Dukungan terhadap dirinya tidak hanya dapat datang dari luar Jawa, tetapi juga dari kalangan pesantren, alumni PMII, birokrasi, akademisi, dan tokoh-tokoh senior NU.
Namun, momentum tidak otomatis menjadi kemenangan. Momentum harus diubah menjadi suara resmi. Dukungan moral harus diterjemahkan menjadi keputusan PWNU dan PCNU. Para pendukungnya juga harus mampu menjawab berbagai isu organisasi, termasuk persoalan rangkap jabatan dan hubungan antara tanggung jawab pemerintahan dengan kepemimpinan PBNU.
Apabila poros perubahan berhasil bersatu dan mengerucut pada satu nama, Prof. Nasaruddin Umar memiliki peluang sangat besar. Tetapi apabila suara perubahan terbagi kepada banyak kandidat, momentum itu dapat melemah sebelum memasuki arena pemungutan suara.
Gus Yusuf dan Gus Rozin: Perebutan Basis Jawa Tengah
Gus Yusuf Chudlori dan Gus Rozin merupakan dua tokoh penting dari Jawa Tengah. Keduanya memiliki akar pesantren, jaringan kader, serta hubungan kuat dengan struktur NU di wilayah tersebut.
Gus Yusuf dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang cair, kedekatan dengan kalangan muda, alumni PMII, pesantren, serta jaringan politik kebangsaan. Ia dapat menjadi calon yang menjembatani kelompok kultural dan struktural.
Sementara itu, Gus Rozin memiliki modal sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah. Posisi tersebut memberinya akses langsung terhadap komunikasi dengan PCNU se-Jawa Tengah. Bila dukungan wilayah dan cabang berhasil dikonsolidasikan, ia dapat menjadi salah satu kandidat dengan modal awal yang sangat kuat.
Masalahnya, bila keduanya maju secara bersamaan sampai tahap akhir, suara Jawa Tengah dapat terpecah. Karena itu, keduanya juga berpeluang memainkan peran sebagai penentu koalisi. Siapa yang mampu mendapatkan dukungan lebih luas di luar Jawa Tengah akan memiliki kesempatan menembus lapisan utama pertarungan.
Gus Kikin, Kiai Zulfa, dan Gus Salam sebagai Kandidat Kompromi
Gus Kikin memiliki posisi strategis sebagai Ketua PWNU Jawa Timur dan pengasuh Pesantren Tebuireng. Muktamar yang berlangsung di Jombang tentu memberikan panggung kultural yang kuat baginya. Namun, Jawa Timur bukanlah satu blok suara yang mudah diarahkan. Di dalamnya terdapat banyak pesantren besar, keluarga muassis, serta kiai yang memiliki pengaruh masing-masing.
Kiai Zulfa Mustofa mempunyai pengalaman panjang di PBNU dan memahami hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Pengalaman tersebut membuatnya berpotensi menjadi figur kompromi apabila terjadi kebuntuan di antara kandidat-kandidat utama.
Demikian pula Gus Salam Shohib. Sebagai tokoh pesantren Jombang, ia memiliki legitimasi kultural dan membawa narasi rekonsiliasi. Dalam situasi pertarungan yang tajam, figur yang sejak awal tidak terlalu terlibat dalam konflik dapat muncul sebagai jalan tengah.
Dalam sejarah muktamar, kandidat kompromi tidak boleh diremehkan. Ketika dua kubu besar saling mengunci, nama ketiga sering menjadi solusi. Politik muktamar kadang seperti pertandingan sepak bola: yang menguasai bola belum tentu mencetak gol, sementara pemain pengganti justru dapat menentukan kemenangan pada menit terakhir.
Peran Para Pendekar Muktamar
Di luar para kandidat terdapat tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai “pendekar muktamar”. Mereka bukan sekadar pendukung yang berpidato atau tampil di media. Mereka bekerja memetakan kekuatan, membaca arah suara, membangun komunikasi, serta menyatukan kepentingan berbagai kelompok.
Pendekar muktamar harus mengetahui siapa yang memegang mandat resmi dari setiap PWNU dan PCNU. Mereka harus memahami keabsahan peserta, posisi para kiai, kecenderungan ketua wilayah dan cabang, serta perubahan dukungan yang dapat terjadi menjelang pemungutan suara.
Tokoh seperti Gus Ipul, Nusron Wahid, Cak Imin, para kiai sepuh, serta figur-figur berpengaruh dalam jaringan Ansor dan PMII dapat memiliki peran penting. Namun, pengaruh mereka tidak selalu muncul secara terbuka. Ada yang bekerja melalui komunikasi pesantren, jaringan politik, hubungan personal, hingga konsolidasi pada malam terakhir.
Para pendekar juga akan berperan menyusun konfigurasi antara Rais Aam dan Ketua Umum. Pemilihan Rais Aam melalui AHWA tidak dapat dipisahkan dari pemilihan Ketua Umum. Restu Rais Aam terpilih menjadi unsur penting dalam proses penetapan Ketua Umum PBNU.
Karena itu, pertarungan sesungguhnya bukan hanya mengenai siapa calon Ketua Umum yang paling populer, tetapi juga siapa yang mampu membangun hubungan harmonis dengan para ulama sepuh dan anggota AHWA.
Tiga Kemungkinan Skenario
Skenario pertama adalah pertarungan utama antara Gus Yahya dan Prof. Nasaruddin Umar. Gus Yahya membawa kekuatan mesin petahana, sedangkan Prof. Nasaruddin membawa momentum perubahan dan rekonsiliasi.
Skenario kedua, Gus Yusuf atau Gus Rozin berhasil menjadi penantang utama apabila dukungan Prof. Nasaruddin tidak terkonsolidasi atau menghadapi hambatan aturan organisasi.
Skenario ketiga, pertarungan mengalami kebuntuan sehingga melahirkan kandidat kompromi seperti Gus Kikin, Kiai Zulfa, atau Gus Salam. Skenario ini dapat terjadi apabila para kiai sepuh menginginkan jalan tengah untuk menjaga persatuan NU.
Sebagai Penutup, Muktamar NU seharusnya tidak berubah menjadi arena permusuhan. Perbedaan pilihan adalah bagian dari dinamika organisasi. Para kandidat adalah sesama kader NU yang mempunyai niat mengabdi kepada jam’iyah.
Menurut pengamatan saya, Prof. Nasaruddin Umar memiliki momentum besar, sedangkan Gus Yahya mempunyai mesin organisasi yang kuat. Gus Yusuf dan Gus Rozin berpotensi menjadi penantang utama atau penentu arah koalisi. Gus Kikin, Kiai Zulfa, dan Gus Salam dapat muncul sebagai kandidat kompromi apabila pertarungan mengalami kebuntuan.
Kesimpulannya sederhana: semakin banyak calon perubahan yang maju sendiri-sendiri, semakin diuntungkan petahana. Sebaliknya, apabila poros perubahan mampu bersatu, peluang Prof. Nasaruddin Umar menjadi semakin besar.
Namun, keputusan terakhir tetap berada di tangan para muktamirin dan para kiai. Bukan netizen, bukan hasil survei masyarakat umum, dan bukan pula riuh rendah media sosial.
Muktamar harus menjadi jalan untuk memperkuat NU, bukan memperbesar luka di antara sesama kader. Siapa pun yang terpilih harus mampu menjaga marwah ulama, memperkuat kemandirian organisasi, merawat pesantren, serta mengembalikan NU sebagai rumah besar yang teduh bagi umat dan bangsa.
Penulis
Makmur Idrus
Sesepuh GP Ansor Sulawesi Selatan
