BERANDANEWS – Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Menurutnya, berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Fikri menilai perubahan kebijakan yang selama ini diterapkan, mulai dari sistem zonasi, radius, hingga berbasis nilai, belum mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat. Padahal, akar persoalan PPDB telah lama teridentifikasi melalui berbagai evaluasi, termasuk rekomendasi dari Ombudsman.
“Setiap tahun kita kembali dihadapkan pada perdebatan yang sama mengenai PPDB. Padahal sumber masalahnya sudah teridentifikasi. Karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang lebih mendasar dan komprehensif,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX tersebut, reformasi sistem penerimaan peserta didik perlu menjadi agenda prioritas Menteri Pendidikan yang baru. Ia menegaskan bahwa masyarakat, khususnya para orang tua, membutuhkan sistem yang memberikan kepastian, rasa keadilan, dan ketenangan dalam mengakses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Karena itu, Fikri mendorong lahirnya kebijakan baru yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mampu meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam pelaksanaan PPDB.
Selain menyoroti PPDB, Fikri juga mengkritisi pelaksanaan SPMB yang dinilai masih terlalu berorientasi pada kepentingan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia mendorong pemerintah menyusun regulasi yang lebih terintegrasi agar sistem penerimaan mahasiswa baru dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
“SPMB harus dirancang secara lebih inklusif dengan memperhatikan keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Universitas Terbuka, serta perguruan tinggi di daerah,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti jalur mandiri PTN yang selama ini kerap menjadi perhatian publik. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diatur lebih baik agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional.
Untuk itu, ia mengusulkan pengembangan SPMB menjadi sistem yang terintegrasi, transparan, dan mampu memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan keberlangsungan perguruan tinggi swasta maupun kampus-kampus daerah.
Menutup pernyataannya, Fikri meminta pemerintah menjadikan momentum penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru tahun ini sebagai titik awal reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa harmonisasi seluruh jalur penerimaan merupakan langkah penting untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia.
“Masyarakat membutuhkan sistem pendidikan yang memberikan kepastian, menjunjung keadilan, dan mampu mendukung kemajuan bangsa secara berkelanjutan,” tegasnya.(*)
