BERANDANEWS – Makassar, Situasi keamanan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam beberapa bulan terakhir mendapat sorotan serius dari berbagai elemen masyarakat. Putra Daerah Luwu, Harman Pasande, secara terbuka mendesak Polda Sulsel agar memberikan atensi khusus terhadap meningkatnya konflik antar kelompok pemuda yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu.
Dalam pernyataan sikapnya, Harman menilai kondisi keamanan di Kecamatan Bua, Walenrang, Walenrang Timur hingga Lamasi sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah luar biasa dari aparat penegak hukum.
Menurutnya, bentrokan antar kelompok pemuda terus berulang di sejumlah desa seperti Padang Kalua, Tanarigella, Barowa hingga kawasan Walmas yang meliputi Baramamase, Karetan, Seba-Seba dan Lamasi.
“Pola konflik yang terus berulang ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem deteksi dini dan mediasi konflik di tingkat Polres Luwu,” tegas Harman dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai konflik kecil yang seharusnya dapat dicegah justru berkembang menjadi bentrokan fisik yang menelan korban jiwa. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres Luwu dalam membaca potensi konflik di tengah masyarakat.
Harman menyebut ada tiga aspek penting yang dinilai gagal dijalankan aparat keamanan.
Pertama, kegagalan sistem deteksi dini atau early warning system. Menurutnya, aparat seharusnya mampu memetakan potensi konflik sejak di tingkat akar rumput. Namun fakta di lapangan menunjukkan bentrokan terus terjadi di lokasi yang sama.
“Kami menilai aktor intelektual atau provokator di balik konflik belum tersentuh penegakan hukum. Selain itu, komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda juga dinilai belum efektif meredam tensi konflik,” ujarnya.
Kedua, lemahnya evaluasi struktural dan respons operasional. Harman meminta Kapolda Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Intelkam dan operasional Polres Luwu.
Ia menyoroti kualitas laporan informasi intelijen serta kecepatan penempatan personel di titik rawan konflik yang dianggap belum maksimal dalam mencegah aksi balasan antar kelompok.
Ketiga, dampak sosial dan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan. Menurut Harman, situasi keamanan yang tidak kondusif telah mengganggu distribusi logistik, mempengaruhi harga komoditas, merusak fasilitas publik hingga menimbulkan trauma kolektif di tengah masyarakat.
“Atensi serius dari Polda Sulsel sangat dibutuhkan agar konflik ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” katanya.
Dalam pernyataannya, Harman juga mendesak sejumlah langkah konkret dari Polda Sulsel, di antaranya operasi penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku dan aktor intelektual konflik, penebalan pasukan BKO Brimob, serta mediasi permanen berbasis akar masalah dengan melibatkan Pemkab Luwu, DPRD dan Dewan Adat Kedatuan Luwu.
Tak hanya itu, ia juga meminta Kapolda Sulsel mengevaluasi total kepemimpinan Polres Luwu apabila situasi keamanan terus memburuk.
“Jika masih ada korban berikutnya, maka evaluasi tidak cukup. Harus ada pencopotan demi memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Harman menutup pernyataannya dengan menyerukan agar negara tidak kalah oleh aksi kekerasan kelompok tertentu.
“Keamanan Luwu adalah harga mati. Negara harus hadir sebelum konflik ini semakin meluas,” tutupnya.(*)
