BERANDANEWS, Makassar – Pimpinan Wilayah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pegadaian Syariah Kantor Cabang (KC) Hasanuddin Gowa menggelar kegiatan literasi keuangan berbasis gadai syariah di Hotel Sultan Alauddin, Kota Makassar, Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Bersama PERTI dan Pegadaian Syariah Mewujudkan Ekonomi Umat yang Mandiri, Berdaya, dan Berkah.”
Hadir sebagai pembicara Ketua PERTI Sulsel, Prof. Dr. H. M. Asdar, S.E., M.Si., CWM., serta Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Hasanuddin, Anugerah Febryanto, S.Kom.
Dalam sambutannya, Anugerah Febryanto menekankan pentingnya literasi keuangan, khususnya pemahaman terhadap layanan Pegadaian Syariah. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal kerja sama yang lebih luas dengan PERTI.
“Melalui Pegadaian Syariah, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan usaha serta menjalin kemitraan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan permodalan maupun investasi bagi UMKM,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris PERTI Sulsel, Prof. Dr. Amiruddin K., M.E.I., bahwa kehadiran Pegadaian Syariah sebagai mitra strategis diharapkan terus berlanjut, khususnya dalam meningkatkan literasi gadai syariah di kalangan umat.
“Kami akan terus melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, serta dakwah ekonomi sebagai bagian dari pengembangan PERTI di Sulawesi Selatan ke depan,” ujar
Amiruddin yang jug Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar ini menyampaikan keterkaitan historis PERTI dengan organisasi masyarakat Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjalanan perkembangan organisasi.
Usai sambutannya, Prof. Amiruddin K., kemudian membuka secara resmi kegiatan, dilanjutkan dengan sesi dialog yang dipandu Ketua Pemuda PERTI Sulsel, Dr. Ibnu Hajar Yusuf, M.I.Kom.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Asdar mengungkapkan sejumlah tantangan utama ekonomi umat, di antaranya rendahnya literasi keuangan dan minimnya pemahaman terhadap produk syariah. Selain itu, masyarakat juga rentan terjebak dalam praktik riba akibat pinjaman konsumtif berbunga tinggi.
“Hal ini berdampak pada stagnasi ekonomi karena harta habis untuk membayar bunga,” jelasnya.
Prof Asdar lebih menekankan pentingnya mendorong kredit produktif serta konsumsi yang bijak, khususnya bagi ASN, guru, dan karyawan.
Adapun langkah implementasi yang ditawarkan meliputi sosialisasi masif melalui kolaborasi PERTI dan Pegadaian Syariah di sekolah, madrasah, serta instansi pemerintah daerah.
Selain itu, diperlukan program literasi rutin yang dilengkapi dengan simulasi perhitungan biaya ujrah dibandingkan bunga bank konvensional.
Fokus lainnya adalah penguatan kredit produktif bagi ASN dan guru guna menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam perekonomian masyarakat.
Sebagai Ketua PERTI Sulsel, Prof Asdar juga berencana menggandeng UIN Alauddin Makassar untuk melakukan riset dan evaluasi berkelanjutan terkait dampak ekonomi gadai syariah.
Sementara itu, Anugerah Febryanto dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga gadai, tetapi juga sebagai mitra dalam pengembangan bisnis, terutama di era digital.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu memahami strategi bisnis, mulai dari menciptakan kebutuhan pasar, menentukan target pasar yang tepat, hingga memastikan akses pasar dan kecukupan modal usaha.
“Pelaku usaha juga harus memastikan kapasitas produksi yang memadai serta menggunakan alat produksi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar,” jelasnya.
Sejak berdiri pada 1901, Pegadaian telah menjadi solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia dengan jumlah nasabah mencapai 20,3 juta orang.
Adapun layanan Pegadaian meliputi gadai, gadai saham, cicilan emas, tabungan emas, hingga pembayaran haji dan umrah.
Pegadaian juga menawarkan layanan yang cepat, aman, dan terjangkau, dengan sistem transaksi yang dapat dilakukan secara online, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem pembayaran pun fleksibel, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan, dengan biaya administrasi ringan.
Selain itu, Pegadaian juga sudah dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha bagi masyarakat khususnya UMKM.(*)
