BERANDANEWS – Makassar, Jaringan Anti Narkoba (JAN) Sulawesi Selatan menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap penunjukan Kasat Narkoba Polres Bulukumba yang baru, AKP Salehuddin.
Melalui Wakil Ketua Bidang Investigasi, Muhamad Akbar, JAN menilai rekam jejak yang bersangkutan bukan sekadar kontroversial, tetapi telah menjadi alarm serius bagi masa depan pemberantasan narkotika di daerah.
“Ini bukan isu biasa. Ini soal masa depan generasi. Ketika ada aparat yang rekam jejaknya menunjukkan puluhan kasus narkoba ‘ditamatkan’ lewat restorative justice, maka publik berhak curiga: ada apa di balik semua ini?” tegas Akbar dengan nada keras, Senin (4/5/2026)
Mengutip data yang beredar, dari 41 kasus narkotika yang ditangani sebelumnya, sebanyak 30 kasus diselesaikan melalui mekanisme RJ. Angka ini dinilai tidak wajar dan berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika.
“Kalau narkoba diperlakukan seperti pelanggaran ringan, lalu di mana komitmen perang terhadap narkotika? Ini kejahatan luar biasa, bukan ruang kompromi!” lanjutnya.
JAN Sulsel menegaskan bahwa Bulukumba bukan wilayah netral dalam peta peredaran narkoba. Penempatan pejabat di posisi strategis seperti Kasat Narkoba harus bersih dari rekam jejak yang menimbulkan kecurigaan publik.
“Jangan uji kesabaran masyarakat. Jangan uji komitmen kami. Kalau ada indikasi permainan, pembiaran, atau praktik yang mencederai penegakan hukum, maka kami pastikan: JAN Sulsel akan turun ke jalan!” tegas Akbar.
Ia juga menantang aparat penegak hukum untuk membuka secara transparan seluruh penanganan perkara narkotika yang pernah ditangani oleh yang bersangkutan.
“Kami minta transparansi! Kami minta akuntabilitas! Jika tidak ada keterbukaan, maka patut diduga ada yang disembunyikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, JAN Sulsel menyatakan siap menggelar aksi besar d Polda Sulawesi Selatan dengan menyatakan Mosi tidak percaya dan copot kasat Narkoba Kabupaten Bulukumba jika dalam waktu dekat tidak ada langkah korektif atau klarifikasi terbuka kepada publik.
“Ini warning terakhir. Jangan sampai institusi penegak hukum kehilangan kepercayaan rakyat hanya karena mempertahankan orang yang rekam jejaknya bermasalah. Jika hukum dilemahkan, maka rakyat yang akan bergerak!” tutupnya.(*)
