BERANDANEWS – Jakarta, Usulan kontroversial datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penyaluran subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar pembelian LPG subsidi dilakukan dengan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata.
Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya untuk menutup celah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai kerap salah sasaran.
Namun, wacana tersebut langsung memantik tanda tanya besar: apakah ini solusi cerdas, atau justru akan mempersulit masyarakat kecil?
“Yang diperlukan adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran,” tegas Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/4/2026) kemarin.
Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu bergantung pada basis data penerima bantuan yang belum tentu akurat di lapangan. Ia menilai perlu adanya sistem verifikasi berlapis yang lebih ketat agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang bisa membeli gas bersubsidi.
Said bahkan menekankan pentingnya penggunaan teknologi biometrik secara berulang, seperti sidik jari atau retina mata, untuk memastikan identitas pembeli LPG 3 kg.
“Bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga harus ada verifikasi langsung, bisa dengan sidik jari atau retina mata,” ujarnya.
Meski bertujuan baik, usulan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, sistem biometrik dianggap mampu menekan penyalahgunaan subsidi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal kesiapan infrastruktur, potensi antrean panjang, hingga risiko menyulitkan masyarakat di daerah terpencil.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan: apakah membeli gas melon kini harus “setara” dengan membuka akses perbankan atau layanan digital berteknologi tinggi?
Jika benar diterapkan, kebijakan ini bisa menjadi perubahan besar dalam distribusi subsidi energi di Indonesia.
Pertanyaannya, apakah pemerintah siap dengan konsekuensinya dan yang lebih penting, apakah rakyat siap?
Perdebatan pun dipastikan belum akan berakhir.(red)
