BERANDANEWS – Makassar, Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan tidak ada kenaikan harga BBM Subsidi atau Pertalite. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Di sejumlah SPBU, antrean kendaraan masih mengular panjang, bahkan ada SPBU dilaporkan sudah kehabisan stok Pertalite.
Situasi ini memicu keresahan masyarakat, terutama para pengendara yang setiap hari bergantung pada BBM subsidi tersebut. Antrean panjang tidak hanya terjadi pada jam-jam tertentu, tetapi juga semakin parah saat waktu sibuk, seperti pagi dan sore hari ketika warga berangkat dan pulang kerja.
Di tengah kondisi tersebut, muncul fenomena yang menjadi sorotan publik, yakni maraknya “motor Thunder” yang diduga bebas mengisi Pertalite hingga tangki penuh tanpa pembatasan yang jelas. Kendaraan ini kerap terlihat mendominasi antrean dan mengisi BBM dalam jumlah besar, tanpa menggunakan sistem barcode yang seharusnya menjadi alat kontrol distribusi.
“Lamata antre, tapi yang seperti itu malah isi sampai penuh. Kami yang cuma mau isi sedikit jadi harus menunggu lebih lama,” ungkap Ridwan salah seorang pengendara dengan nada kesal, Kamis (2/4/2026).
Fenomena ini dinilai semakin memperburuk situasi. Saat antrean panjang, kehadiran motor Thunder yang mengisi full tangki justru memperlambat perputaran antrean. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam akses terhadap BBM subsidi.
“Gara-gara dia ini (motor thunder) isi tangki sampai full, sampai macetmi juga,” sebut salah satu pengendara Ojol.
Tidak sedikit warga yang mempertanyakan efektivitas pengawasan di SPBU. Sistem barcode yang sebelumnya digadang-gadang mampu mengontrol distribusi Pertalite dinilai belum berjalan maksimal di lapangan. Celah ini diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengisi BBM tanpa batasan yang jelas.
Akibatnya, SPBU tidak hanya menjadi titik antrean panjang, tetapi juga memicu kemacetan di sekitar lokasi. Beberapa pengendara bahkan mengaku terlambat bekerja akibat lamanya waktu yang dihabiskan untuk mengantre BBM.
“Kalau terus begini, masyarakat kecil yang dirugikan. Harusnya ada aturan tegas supaya adil,” tambah warga lainnya.
Hingga kini, belum terlihat langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Masyarakat pun mendesak adanya pengawasan lebih ketat serta penegakan aturan yang konsisten, agar distribusi Pertalite benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.(*)
