Waspadai Ancaman Aplikasi Bot pada Penyelenggaraan Pemilu 2024

51
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat Pembukaan Forum Group Discussion (FGD) engan tema "Peran Media Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu Damai 2024" di Jakarta. (Foto: Antaranews)

BERANDANEWS – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengantisipasi program robot yang berpotensi menjadi ancaman selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Bot merupakan aplikasi perangkat lunak otomatis yang melakukan tugas berulang melalui jaringan. Bot dapat berjalan setiap waktu tanpa harus menunggu dioperasikan secara manual oleh manusia.

Selain itu, Bot mengikuti instruksi khusus untuk meniru perilaku manusia tetapi lebih cepat dan lebih akurat. Bot juga dapat berjalan secara independen tanpa intervensi manusia. Misalnya, bot dapat berinteraksi dengan situs web, mengobrol dengan pengunjung situs, atau memindai konten.

“Ada satu platform (bot) yang bisa menyebarkan informasi ke satu juta orang dalam sekali klik. Kami sudah bicara terhadap platform tersebut untuk jangan luncurkan aplikasi yang itu, tahan dulu, nanti setelah pemilu kami diskusi lagi,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong usai diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan tema “Peran Media Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu Damai 2024” di Jakarta, (26/10).

Antisipasi yang harus dilakukan dari bot sendiri, menurut Usman, dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi.

Di satu sisi, Usman tak memungkiri bahwa program bot itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, teknologi itu juga dapat digunakan untuk hal negatif. Maka penyebaran informasi yang terlalu masif juga menjadi perhatian Kominfo untuk diantisipasi.

“Sebetulnya, dari sisi yang positif harus kami antisipasi, apalagi yang negatif. Dia (bot) menyebar hoaks, satu juta orang termakan, kemudian belum lagi orang ini akan menyebarkan ke orang lain. Bahaya, kan,” katanya.

Oleh karena itu, Kominfo akan membuat regulasi terhadap kepemilikan platform bot agar pihak yang memiliki aplikasi tersebut terbatas dalam penggunaannya.”Misalnya, Pemerintah, aparat keamanan, dan harganya harus mahal, mohon maaf. Kami harus seleksi seperti itu, karena kalau tidak, bahaya,” katanya. Demikian dilansir dari Antaranews. (*)