Berandasulsel.com – Makassar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Komunikasi Informatika, Stastik dan Persandian, mengundang penyedia jasa layanan internet ke Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, (27/8)
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Stastik dan Persandian (Kominfo) Sulsel, Amson Padolo, menjelaskan, kedatangan penyedia jasa layanan internet ke kantor gubernur dalam rangka pembicaraan kerja sama dalam upaya meminimalisir blank spot, atau kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi.
“Empat provider, yakni Telkomsel, Indosat, Smartfren dengan XL. Itu intinya, bagaimana sekitar 500 blank spot di Sulsel itu, kita dapat minimalisir dengan mengharapkan para provider untuk membuka akses sehingga titik-titik blank spot ini dapat dikurangi di Sulsel,” kata Amson Padolo.
Ia menuturkan, tercatat 500 area blank spot saat ini, masih jauh dari jaringan Internet. Olehnya, ia berharap kehadiran penyedia jasa jaringan itu mampu membuka akses jaringan baik telfon maupun internet.
“Jadi kami juga sudah
menyurati, yang merupakan salah satu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Pusat agar bagaimana titik ini dapat kita minimalisir di Sulawesi Selatan,” sebutnya.
Lanjut Amson, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, sudah meminta secara khusus penyedia jasa jaringan internet ini untuk bersama-sama dengan Kominfo Pusat mengatasi blank spot.
Menurutnya, permasalahan blank spot selama ini yang dialami sejumlah daerah di Sulsel dikarenakan wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang susah di akses dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuka akses jaringan internet maupun telepon.
“Wagub sudah meminta kepada provider ini agar ada keinginan untuk sama-sama Kominfo pusat bekerja sama agar titik-titik blank spot itu kita kurangi,” ujarnya.
“Untuk sementara paling utama itu, adalah daerah Seko, dimana termasuk di Rampi dengan di beberapa titik blank spot itu di kepulauan,” tambahnya.
Selain itu, Andi Sudirman berharap provider juga menggunakan program CSR mereka untuk ekonomi kerakyatan. (*)