BERANDANEWS – Luwu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu berencana mengundang PT BMS dan PT Masmindo Dwi Area membahas dukungan kedua perusahaan ini memberikan pelatihan skill kepada calon tenaga kerja di Kabupaten Luwu.
Rencana itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu pada Selasa, (21/01/2025) di ruang Komisi III DPRD Luwu.
Dalam rapat itu, Kepala Disnakertrans Luwu Hasbullah Bin Mush mengatakan bahwa sejauh ini kesiapan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja terampil masih sangat terbatas.
Sebab menurutnya, anggaran pelatihan untuk masyarakat Kabupaten Luwu di lembaganya masih sangat minim. Sehingga kata Hasbullah, mendorong perusahan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat salah satu solusi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil.
“Saya menolak kalau ada perusahaan yang tidak menerima warga kita, tetapi pertanyaan apakah tenaga kerja kita memiliki skill. Meski PT BMS dan PT Masmindo telah berjalan beberapa tahun, tetapi kita tidak memiliki kesiapan untuk membekali warga kita,” ujar Hasbullah.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Luwu menuturkan sudah semestinya semua pihak memikirkan hal ini sebagai tanggung jawab bersama dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
“Saya kira santer terdengar pengangguran dan kemiskinan di daerah kita, maka sedianya kita sama-sama mengurangi itu dengan memberikan pelatihan skill kepada masyarakat agar bisa bekerja,” tandasnya.
Rencana untuk mengundang kedua perusahaan tersebut disampaikan Andi Mammang Wakil Ketua II DPRD Luwu dalam rapat RDP tersebut. Dirinya menyarankan Komisi III DPRD Luwu mengundang PT BMS dan PT Masmindo untuk membahas bersama, apakah perusahaan ini bisa berkontribusi pada pembekalan skill masyarakat Luwu.
“Kalau bisa kita undang. Kita bahas bersama, Sisa Disnakertrans yang memberikan data berapa keperluannya,” ujar Andi Mammang.
Senada Andi Mammang, Arman anggota Komisi III DPRD Luwu menyarankan juga, Pemerintah melalui Badan Latihan Kerja atau BLK Luwu berkolaborasi dengan desa dalam mengadakan pelatihan.
“Karena kita lihat pelatihan yang di daerah sangat terbatas, sedangkan kita mau meningkatkan skill masyarakat kita, mungkin bisa diusulkan juga pelatiha melalui anggaran desa,” kata Legislator dari Partai Nasdem dalam rapat itu.(*)
