Berandasulsel.com – Makassar, Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) menilai Polda Sulawesi Selatan terkesan lambat dalam menangani kasus indikasi korupsi pembangunan rumah sakit batua oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.
“Polda Sulawesi Selatan sangat lamban dalam penanganan kasus tersebut, Seharusnya aparat kepolisan sebagai institusi penegak hukum segara memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka atas kasus ini, terlebih kasus ini sudah lama dinaikkan ke tingkat penyidikan” ungkap Agung Marwansyah Jendral Lapangan GPMI, dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi, Selasa (1/9).
Indikasi korupsi pembangunan rumah sakit batua hingga saat ini belum terselesaikan, padahal dalam perkara tersebut masuk dalam temuan BPK dengan nilai kerugian negara yang cukup besar. Meski Ditreskrimsum Polda Sulsel telah menetapkan kasus ini ke tingkat penyidikan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang dianggap terlibat dalam kasus ini
Ditambahkan, menurutnya, Polda sulsel masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari ahli, guna memastikan jumlah kerugian negara kasus dugaan korupsi pembangunan gedung rumah sakit batua kota makassar senilai Rp2.5 miliar
Selain itu, lambannya proses penyidikan merupakan potret kegagalan institusi kepolisian menangani kasus-kasus korupsi. Padahal Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan negara sehingga harus cepat diungkap, demi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
Rencananya GPMI akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari rabu besok (2/9) di depan Polda Sulsel.
“Surat pemberitahuan aksi sudah kami layangkan di Polrestabes, besok kami turun aksi” tutup Agung.(*)