Soal Pemekaran Luwu Tengah, Gubernur dan Bupati Luwu Sepakat mengajukan Diskresi

89

Berandasulsel.com – Palopo, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Bupati Luwu, Basmin Matayang sepakat untuk mengajukan diskresi (kebebasan atas penentuan nasib sendiri) atas pemekaran wilayah Luwu Tengah menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Sulawesi Selatan.

Keputusan ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menginginkan pemekaran wilayah Luwu Tengah.

“Kabupaten Luwu itu memiliki wilayah Walmas, Daerah Walmas itu terdapat kurang lebih 6 kacamatan. Dari ibu kota kabupaten ke Walmas itu cukup jauh, sehingga pelayanan masyarakat tentu tidak maksimal,” jelas Gubernur Nurdin Abdullah di tengah kunjungannya di Luwu Raya pada Kamis, (21/11).

Nurdin meyakini, pemekaran wilayah Luwu Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat daerah ini.

“Oleh karena itu kami bersama pak Bupati sepakat untuk meminta diskresi dari Presiden supaya Luwu Tengah ini bagaimana secepatnya bisa dimekarkan, supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Nurdin Abdullah.

Ia mengharap semua pihak tidak berlebihan menyikapi langkah Gubernur Nurdin bersama Bupati Luwu mengajukan diskresi ke Presiden.

“Saya kira kita tidak perlu berlebihan menyikapi ini, yang pasti kita punya niat baik untuk mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden,”ungkapnya.

Nurdin menyebutkan, sebelumnya, Presiden telah sempat menyampaikan wacana mengenai kesempatan Luwu Tengah menjadi wilayah otonom di Luar Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya kira dulu waktu bapak presiden kita sudah sampaikan kita punya keinginan besar untuk Luwu Tengah ini menjadi daerah otonomi,” tutupnya.

Sementara itu, Nurdin Abdullah memastikan tiga daerah di Luwu Raya, masing-masing Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Luwu Utara siap melakukan ppercepatan prroses lelang barang dan jasa di di bulan Desember 2019 mendatang.

Hal ini, ia sampaiikan saat memimpin Focus Group Discussion Program Prioritas untuk Tiga Daerah di hadapan Bupati dan Wali Kota wilayah Luwu Raya, di Kantor Perwakilan Pemprov Sulsel, Kota Palopo.

Di forum ini, Nurdin menegaskan, kepada seluruh Pemerintah daerah utamanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tiga kabupaten kota tersebut agar segera melakukan persiapan agar bisa melakukan lelang pada awal bulan Desember 2019 ini.

“Hari ini kita hadir ingin memastikan apa saja yang sudah siap untuk dilelang awal Desember ini,” kata NA di hadapan seluruh bupati dan wali kota Luwu Raya.

FGD ini merupakan pertama kali dilakukan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten di Sulsel. Apalagi FGD ini dilakukan menjelang akhir tahun, untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan.

“Ini adalah tradisi pertama kita melakukan FGD kaya gini. Ini adalah diskusi ini untuk mendorong pencapaian anggaran, memacu pertumbuhan pembangunan, terutama kawasan wisata yang ada di sini (Luwu Raya), antara lain danau-danau yang ada,” ujar mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Selain Luwu Raya, Pemprov Sulsel akan mendukung penuh daerah mana saja yang memiliki rencana pembangunan dan memiliki inovasi-inovasi terdepan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

“Siapapun yang punya kesiapan untuk pembangunan kota akan kami support penuh. Karena banyak yang punya bandara bagus tapi belum siap untuk jalur penghubungnya, makanya Pemprov Sulsel hadir untuk itu,” pungkasnya.

Forum dsikusi ini dihadiri langsung Wali Kota Palopo, Judas Amir, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Bupati Luwu, Basmin Mattayang, dan masing-masing dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dari tiga daerah dan Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Pemprov Sulsel, Prof. Rudy Jamaluddin mendengar semua persiapan pembangunan infrastruktur masing-masing di tiga daerah tersebut. (*)