Soal Mutasi di Pemkot, tunggu Persetujuan dari Pemprov

80

Berandasulsel.com – Makassar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar berencana menata ulang struktur organisasi pemerintahan pada seluruh tingkatan jabatan, mulai dari eselon II sampai eselon IV di Pemerintah Kota Makassar yang terkesan jalan di tempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman, menegaskan, bahwa pihaknya telah mengajukan dua surat ke Pemerintah Provinsi, namun belum ada izin dan respon. Saat ini ada beberapa Pelaksana tugas (Plt) telah habis masa jabatannya, namun proses rotasi dan mutasi belum dilakukan.

Lambatnya proses rotasi mutasi lantaran harus melalui beberapa tahapan dan persetujuan dari Pemprov Sulsel, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sebenarnya kalau mau normalnya, tentu Plt itu misalnya sedapat mungkin dipercepat proses definitifnya, idealnya sebetulnya memperkecil jumlah Plt. Pada kondisi tidak definitif wali kotanya, tentu proses mutasi itu harus disetujui oleh Gebernur Sulsel dan Mendagri. Begitu mekanismenya” tambahnya.

Saat ini ada delapan jabatan eselon II yang lowong dan diisi oleh Plt. Hal itu antara lain, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu ada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Sekretaris DPRD Kota Makassar.(*)