Soal Kerugian Negara, Inspektorat Sulsel minta Perusahaan Kembalikan Uang Negara

88

Berandasulsel.com – Makassar, Temuan kerugian negara oleh Inspektorat Sulsel untuk dua proyek di Sulsel. Kedua proyek tersebut yakni RSUD Sayang dan RSUD Labuang Baji. Untuk RSUD Sayang Rakyat, ditemukan kerugian negara sebesar Rp14 juta. Sementara di RSUD Labuang Baji Rp26 juta.

Inspektorat Sulsel menilai meskipun nilainya terbilang kecil, tetapi kerugian negara tersebut harus dikembalikan. Hal tersebut diketahui setelah Pemprov Sulsel menggelar Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel beberapa waktu lalu.

Inspektur Inspektorat M Salim menjelaskan, ada masing-masing satu item proyek di dua rumah sakit tersebut yang dinilai telah merugikan negara. Kerugiannya adalah, perusahaan yang melaksanakan kegiatan, tidak bisa merampungkan pekerjaannya 100 persen hingga selesai tahun berjalan sesuai target. Akibatnya, ada kerugian negara.

Salim menambahkan, di RSUD Sayang Rakyat, ditemukan kerugian negara sebesar Rp14 juta. Sementara di RSUD Labuang Baji Rp26 juta. Dari hasil Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi, pelaksana kegiatan atau yang mengerjakan proyek dimaksud, harus mengembalikan kerugian yang telah dihitung secara seksama.
Namun Salim enggan merinci perusahaan yang dimaksud harus membayar ganti rugi tersebut.

“Yang pasti ada yang harus mengembalikan Rp14 juta dan Rp26 juta,” jelasnya.

Perusahaan dimaksud diberi deadline atau batas akhir pengembalian kerugian negara tersebut. Untuk yang bernilai Rp14 juta, diberi waktu selama dua bulan, yakni November hingga Desember untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi Pemprov Sulsel. Sementara yang senilai Rp26 juta, diberi waktu tiga bulan untuk mengembalikan ganti rugi tersebut.

“Yang pastinya, kita harus kejar kerugian negara tersebut. Ini ditemukan setelah Inspektorat mengantongi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Kita sudah pegang surat jaminannya. Jadi tidak khawatir lagi,” tegasnya.

Tuntutan Pemprov Sulsel tersebut segera ditindaklanjuti perusahaan terkait, Salim mengaku pihaknya sudah mengantongi jaminan dari keduanya. Dia menambahkan, persoalan serupa sudah banyak ditemukan Pemprov Sulsel sebelum-sebelumnya. Termasuk ada item proyek di Dispora yang mengalami nasib serupa. Namun dia merinci lebih lanjut lagi. Dan tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi di OPD lainnya.(*)