BERANDANEWS – Makassar, Pernyataan Kepala BKAD Sulsel Salehuddin yang mengatakan Makassar semestinya tidak punya masalah soal pembiayaan untuk Laskar Pelangi dan Honorer, lantaran memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar setiap tahunnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan ‘Danny’ Pomanto menyebut Silpa dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah pembiayaan yang berbeda.
Danny menyebut tidak ada hubungan antara Silpa dengan gaji Laskar Pelangi. Intinya, DBH untuk Makassar mandek di Pemprov Sulsel sehingga membuat 7 ribu Laskar Pelangi terancam tak gajian.
“Meski banyak Silpa-nya Pemerintah Kota Makassar, itu internal kami. Jadi tidak ada hubungannya, yang jelas DBH tidak dibayarkan 7 ribu Laskar Pelangi terancam berhenti,” jelasnya.” kata Danny kepada wartawan, Selasa (31/12).
Menurut Danny, Silpa tidak bisa begitu saja dipindahkan dan Silpa hanya bisa dipindahkan dalam setiap tahun anggaran baru. Untuk itu, Danny menilai Pemprov Sulsel harusnya menjelaskan ke publik soal alasan DBH Makassar tak dibayarkan dan berencana akan melaporkan hal ini ke Kemendagri dan aparat penegak hukum (APH).
“Seharusnya (dijelaskan) DBH kenapa tidak dibayarkan. Itu kan hak dan kami akan melapor resmi ke pemerintah pusat, kalau ada pelanggaran hukum, ke aparat hukum pastinya karena ini menyangkut banyak orang,” ujarnya.
Diketahui Pemprov Sulsel baru menyalurkan DBH sebesar Rp 210 miliar.
Kepala BKAD Sulsel Salehuddin menjelaskan DBH yang dibayarkan sampai dengan bulan April 2024. Dia menyebut pihaknya turut membayar kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.
“Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH kabupaten/kota, namun tahun 2025 akan kami coba untuk memaksimalkan belanja DBH tersebut,” kata Salehuddin dalam keterangannya, pada Senin (30/12) kemarin.(*)
