BERANDANEWS – Jakarta, Penelusuran kasus dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah mengelompokan 4 kelompok pada 300 surat yang dinilai bermasalah.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dari 300 surat yang disampaikan bermasalah di Bea Cukai Kemenkeu dan Perpajakan, kemudian diklasifikasi menjadi empat kelompok, pertama transaksi sudah ada yang terselesaikan, tapi tak dilaporkan sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2017, sehingga masih tercatat bermasalah.
Selanjutnya ada transaksi yang masih terus ditindaklanjuti, sebab belum selesai. Dan ketiga, ada transaksi yang tengah berproses, dan keempat ada yang masih pendalaman khusus.
“Yang sedang berproses sekarang itu sudah di KPK, di pengadilan, di KPK, di kejaksaan dan di kepolisian, serta berproses di pengadilan,” kata Mahfud MD saat Konferensi Pers, di Jakarta Senin (11/9).
Selain itu kata Mahfud, terdapat masalah yang ditemukan dalam proses penyelidikan, misalnya, dokumen yang dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan. Lalu, kadang kala dokumen tidak otentik, hanya foto copy atau diambil dari Google, sehingga, diduga palsu.
Setelah itu, ada dokumen yang sebenarnya gabungan tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi. Namun, hanya masalah disiplin yang ditindak, persoalan pidana tindak ditindaklanjuti.
“Ada yang sering menjadi tempat sembunyi ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Ini yang akan kami cek siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya,” kata Mahfud.
Sebelumnya KPK telah menelusuri dan mengumpulkan nama-nama tersangka serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Transaksi mencurigakan itu ditemukan oleh KPK dari 33 laporan hasil analisis PPATK. Laporan ini juga dimiliki oleh tim satgas TPPU bentukan Mahfud MD sebagai bukti konkrit dari adanya dugaan TPPU ini.
Dari hasil Investigasi yang dilakukan KPK terhadap laporan TPPU ini pun menemukan ada 9 nama pegawai Kemenkeu termasuk para pejabatnya yang terlibat dalam transaksi ini.
1. Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar yang sudah dicopot dari jabatannya. Saat ini, Andhi masih menjalani penyidikan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
2. Eddi Setiadi, mantan Kepala Karikpa Bandung Satu yang divonis hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan didenda sebesar Rp200 juta serta diminta menyerahkan uang pengganti sebesar Rp565 juta.
3. Istadi Prahastanto, eks pegawai Bea Cukai yang masih menjalani penyelidikan.
4. Heru Sumarwanto, eks pegawai Bea Cukai yang masih menjalani penyelidikan.
5. Yul Dirga, eks Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga yang divonis 7 tahun 6 bulan penjara. Ia didenda sebesar Rp300 juta serta uang pengganti sebesar USD18.425, SGD14.400 dan Rp50 juta.
6. Hadi Sutrisno, eks Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga yang divonis 6 tahun penjara serta didenda sebesar Rp200 juta.
7. Yulmanizar, eks Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang saat ini masih berstatus sebagai saksi.
8. Wawan Ridwan, eks Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan divonis hukuman 9 tahun penjara dan didenda sebesar Rp200 juta serta uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar.
9. Alfred Simanjuntak, eks Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yang divonis 8 tahun penjara, didenda sebesar Rp200 juta, serta uang pengganti sebesar Rp8,2 miliar.
