BERANDANEWS – Jakarta, Polemik pengadaan kendaraan dalam program pemerintah kembali memanas. Setelah sebelumnya menuai kontroversi soal motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini perhatian publik beralih ke proyek dengan nilai jauh lebih fantastis: pengadaan puluhan ribu truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Proyek ini disebut mencapai nilai sekitar Rp10,83 triliun untuk pengadaan 20.600 unit truk baru. Angka tersebut langsung memicu pertanyaan publik terkait urgensi, transparansi, hingga efektivitas penggunaan anggaran dalam skala sebesar itu.
Pengadaan truk ini melibatkan PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS) melalui anak usahanya PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO), yang bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN). Kontrak induk sendiri telah diteken sejak 28 November 2025 antara APN dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.
Tak berhenti di situ, pada hari yang sama juga dilakukan kontrak turunan antara DIPO dan APN untuk pelaksanaan proyek tersebut. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya addendum kontrak yang kembali ditandatangani pada 10 Maret 2026, khusus untuk pengadaan truk 6 ban.
Kontrak ini resmi berlaku efektif pada 16 Maret 2026, setelah terpenuhinya syarat administratif, termasuk penerbitan bank garansi dari DIPO kepada APN oleh Bank BNI. Selain itu, pembayaran uang muka dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp2,84 triliun, juga telah dilakukan.
Dengan jumlah mencapai 20.600 unit, proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu pengadaan kendaraan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Truk-truk tersebut direncanakan untuk menunjang operasional Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia, khususnya dalam distribusi logistik dan penguatan ekonomi desa.
Namun, besarnya nilai proyek justru memicu gelombang pertanyaan di ruang publik. Sejumlah pihak mulai menyoroti aspek transparansi, mekanisme pengadaan, hingga prioritas penggunaan anggaran negara di tengah berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci kepada publik terkait perhitungan kebutuhan truk dalam jumlah besar tersebut, termasuk bagaimana distribusi dan pengawasannya ke depan.
Di tengah sorotan yang kian tajam, proyek ini berpotensi menjadi isu baru yang menguji komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.(*)
