BERANDANEWS – Makassar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menegaskan penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), saat membuka Rapat Koordinasi Program P4GN di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, (23/4/2026)
Menurut Jufri, persoalan narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, hingga ketahanan nasional. Di tingkat daerah, dampaknya turut berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja, integritas aparatur, dan daya saing pembangunan.
Dalam konteks itu, Jufri menekankan Program BERSINAR (Bersih Narkoba) harus dipahami bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan nyata, terstruktur, dan berkelanjutan untuk membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Program P4GN dan penguatan kawasan BERSINAR dinilai relevan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing, sejalan dengan agenda pembangunan Sulawesi Selatan.
Penguatan pendekatan preventif melalui Program BERSINAR dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya menciptakan lingkungan kerja yang produktif sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap beberapa hal strategis dapat menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, memperkuat komitmen pimpinan instansi dalam mengimplementasikan kebijakan internal terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja,” kata Jufri.
Ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dan terukur dalam pelaksanaan Program BERSINAR, termasuk penguatan regulasi internal, sosialisasi yang masif, serta sistem pengawasan yang efektif.
Selain itu, Jufri mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sistem deteksi dini, penanganan, dan rehabilitasi bagi pegawai yang terindikasi penyalahgunaan, dengan pendekatan humanis namun tetap tegas dan berintegritas.
Empat langkah yang ditekankan mulai dari penguatan komitmen institusi, regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM, hingga deteksi dini dan rehabilitasi menjadi fondasi implementasi P4GN yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Rakor ini juga diharapkan memperkuat sinkronisasi langkah antara pemerintah daerah, BNN, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi program berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa upaya melawan ancaman narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kita semua—tanggung jawab kolektif, tanggung jawab moral, sekaligus tanggung jawab masa depan,” ujarnya.
Jufri mengajak momentum rapat koordinasi ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, melainkan menjadi titik tolak aksi nyata mulai dari lingkungan kerja masing-masing, melalui kebijakan yang diambil serta keteladanan yang ditunjukkan.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berkontribusi dalam diskusi, memberikan masukan yang konstruktif, serta merumuskan langkah-langkah inovatif yang implementatif dan berdampak nyata bagi Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Di Sulsel, penguatan strategi preventif dinilai semakin penting seiring penanganan persoalan narkotika yang menitikberatkan pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol Edi Swasono, Kepala BNN Provinsi Sulsel Kombes Pol Agung Prabowo, Wali Kota Parepare, serta Bupati Luwu Timur sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pusat dan daerah dalam implementasi P4GN. (*)
