BERANDANEWS – Jakarta, Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diusulkan ditambah sebesar Rp12,3 triliun dari pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,7 triliun, untuk menjalankan agenda prioritas transformasi digital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/6).
Budi Arie menjelaskan, pagu Indikatif Kementerian Kominfo untuk Tahun Anggaran 2025 turun sebanyak 50,12 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.
“Di mana anggaran TA 2025 adalah sebesar Rp7,7 Triliun, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.157.534.616.000, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp1.206.122.619.000, BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp3.582.000.000.000, dan PLN (Perjalanan Luar Negeri) sebesar Rp773.250.158.000,” tuturnya.
Menurut Budi Arie, pihaknya berkomitmen melaksanakan penajaman program kerja yang berkaitan dengan transformasi digital, sejalan dengan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Dalam hal itu, penguatan transformasi digital difokuskan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat
“Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik,” tandas Menkominfo.
Raker bersama Komisi I DPR RI membahas dua agenda utama yakni Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Kominfo Tahun 2025.
Dalam raker itu, Menkominfo Budi Arie didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direkur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hary Budiarto, dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. Hadir pula pimpinan lembaga kuasi Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.(*)
