Berandasulsel.com – Makassar, Jelang penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020, KPU kabupaten dan kota di Sulsel mulai merencanakan rekonstruksi simulasi kebutuhan anggaran untuk pilkada. Anggaran diprediksi membengkak lantaran pilkada akan digelar di tengah pandemi virus corona atau COVID-19.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan potensi pembengkakan anggaran pilkada 2020 ditengah pandemi diprediksi akan mengalami peningkatan.
“Anggaran pasti naik, tapi kami belum tahu harus komunikasi dengan Pemda atau APBN. Kami juga sudah menyampaikan (ke KPU RI) memang butuh tambahan anggaran. Kami belum menghitung secara teknis itu, tapi sepertinya banyak (anggaran),” kata Faisal, Jumat (29/5).
Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menjadi alasan bagi KPU membutuhkan anggaran lebih banyak. Khususnya terkait wacana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) nanti saat pemilihan. Naiknya anggaran juga disebabkan adanya instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tahapan pilkada digelar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apalagi jika para penyelenggara pemilu harus disediakan alat pelindung diri (APD).
Namun saat ini, belum ada keputusan soal sumber tambahan anggaran untuk Pilkada Desember 2020. Namun ia berharap, KPU mendapat kucuran dana dari APBN, bukan APBD.
“Dana APBN tidak perlu komunikasi lagi daerah. Untuk anggaran pokok pilkada (NPHD) saja, kita masih panjang diskusinya. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak maksimal pendanaannya,” kata Faisal. (*)