Perumahan yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah akan di Cabut Izinnya

Berandasulsel.com – Gowa, Sesuai dengan perintah langsung dari Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Dinas Perumahan dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa melakukan pemeriksaan dan verifikasi perumahan yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Verifikasi dilakukan Dinas Perkimtan Gowa untuk penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ditiap perumahan. Verifikasi ini dianggap penting, sebab perumahan yang ada khususnya di Kecamatan Somba Opu sudah lama terbangun.

Sementara Dinas Perkimtan Gowa baru terbentuk 2017 lalu.

“Kita verifikasi dulu perumahan yang sudah ditelantarkan dan perumahan yang masih ada pengembangnya,” kata Kepala Dinas Perkimtan Gowa, Abdullah Sirajuddin, Jumat (11/10/2019).

Saat ini Dinas Perkimtan masih menunggu penyerahan aset dari pengembang ke pemda. Selama belum ada penyerahan aset maka pemda tidak boleh melakukan pemeliharaan dan pembangunan fasum dan fasos, seperti pembangunan jalan dan penyediaan TPS berdasarkan Permendagri No.9 Tahun 2009.

“Sejauh ini belum ada perumahan di Gowa yang dicabut izinnya karena tidak memiliki TPS. Kami masih menunggu hasil verifikasi dari tim teknis,” tuturnya.

Permintaan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan bagi setiap perumahan untuk menyediakan TPS bukan tanpa alasan.

Ia menilai jika ada perumahan yang kotor di Gowa, maka otomatis Pemerintah Kabupaten Gowa akan mendapatkan sorotan.

“Ini PR bagi Perkimtan Gowa. Saya sudah sampaikan agar semuanya menyediakan TPS. Kalau perlu jangan kasih keluar izinnya jika ada perumahan yang tidak memiliki TPS,” tegas Adnan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Dinas Perkimtan Gowa melakukan Sosialisasi BSPS di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sungguminasa.

Abdullah mengatakan, 75 penerima manfaat ini terbagi di tujuh kelurahan di Kecamatan Somba Opu.

Antara lain, Kelurahan Tombolo, Kelurahan Pacci’nongang, Kelurahan Kalegowa, Kelurahan Katangka, Kelurahan Batangkalulu, Kelurahan Tompobalang dan Kelurahan Tamarunang.

Sementara, besaran anggaran yang diberikan pada setiap pembangunan rumah swadaya tersebut sebanyak Rp17,5 juta yang terdiri dari Rp15 juta untuk bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang.
Menurut Abdullah, khusus untuk biaya tukang itu bisa diambil si penerima secara tunai. Sementara penggunaan dana untuk alat-alat bangunannya akan kita cairkan kemudian.

Pencairan alat-alat setelah menyetor seluruh nota pengambilan barang di toko kemudian dicairkan melalui bank ke pemilik toko.

“Langkah ini kita lakukan agar menghindari penyalahgunaan dana jika dipegang kendali oleh si penerima manfaat,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya bantuan rumah swadaya tersebut selain mendorong peningkatan layak huni masyarakat juga untuk mengurangi wilayah kumuh di daerah perkotaan.

Jika peran program KotaKu menyasar perbaikan lingkungan perkotaan maka pada program ini yang didasarkan adalah rumahnya.

“Ini tentunya bekerja secara bersinergi sehingga menghasilkan kawasan pemukiman yang bersih, asri dan sejahtera dengan kondisi hunian yang layak,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, olehnya kedepan pihaknya menargetkan di tahun depan angka penerima manfaat dapat dinaikkan menjadi 300 penerima dengan menambah titik-titik lokasi penyebarannya. Misalnya di Kecamatan Pallangga dan Barombong.

Ia menyebutkan, untuk kriteria penerima manfaat pada program tersebut adalah mereka yang berpenghasilan rendah atau kehidupan sosial ekonominya dinilai berada ditingkatkan bawah. Hal ini pun sesuai dengan verifikasi yang dilakukan tim khusus di lapangan.

“Data yang kita verifikasi sekitar 700 kepala keluarga kalau tidak salah, dan yang lolos dalam verifikasi sesuai kuota dan kriteria penerima adalah yang kita hadirkan hari ini,” katanya.