BERANDANEWS – Makassar, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menyayangkan pernyataan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Amar Sulaiman, yang dinilai terlalu gegabah dalam menyampaikan kritik pada forum resmi rapat bersama institusi kepolisian.
Ketua Umum LASKAR Sulawesi Selatan, Illank Radjab, S.H, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap objektif seorang anggota parlemen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Menurutnya, kritik yang disampaikan tanpa disertai data dan analisis yang komprehensif justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
“Seorang anggota Komisi III DPR RI semestinya menyampaikan kritik berdasarkan data, fakta, dan kajian yang kuat. Jika pernyataan disampaikan secara serampangan tanpa landasan yang jelas, itu berpotensi mendiskreditkan institusi negara serta merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” ujar Illank Radjab, Rabu (11/3/2026).
Illank menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap kepolisian memang sangat penting dalam sistem demokrasi. Namun, pengawasan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan konstruktif, bukan melalui pernyataan yang dapat memicu polemik serta memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, kritik yang tidak dilandasi data justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat di daerah yang selama ini bekerja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Jika ada persoalan atau evaluasi terhadap kinerja aparat, sampaikan secara terukur dan berbasis fakta. Jangan sampai forum resmi negara digunakan untuk membangun opini yang tidak berdasar,” tegasnya.
LASKAR Sulawesi Selatan juga mengingatkan agar para anggota Komisi III DPR RI tetap menjaga marwah lembaga legislatif dengan mengedepankan etika politik, profesionalitas, serta tanggung jawab moral dalam setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik.
Illank menambahkan bahwa masyarakat berharap wakil rakyat dapat menjadi penyeimbang yang objektif dalam sistem pengawasan terhadap institusi penegak hukum, bukan justru memperkeruh suasana dengan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.(*)
