BERANDANEWS – Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut-larut.
Sebagai tindak lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tersebut menerangkan melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria telah bersepakat untuk mendorong Pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria.
“(DPR menerima) teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria, dalam memperjuangkan agraria memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama, yang belum terselesaikan. Nah sehingga kemudian, selain memang DPR itu sudah membentuk Pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong Pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria,” ujar Dasco usai menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Dasco menerangkan kehadiran Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria diharapkan mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Hal itu ditegaskan Dasco sesuai semangat Presiden Prabowo Subianto, yakni menutup permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.
“Pertama, ada keinginan untuk kita mempunyai satu peta, sehingga kemudian tidak ada tumpang tindih tidak ada mispersepsi mengenai masalah lokasi dan lain-lain. Yang kedua tadi ialah mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria,” terang Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Komando Nasional Koalisi Reforma Agraria menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas langkah nyata dengan terbentuknya Pansus Reforma Agraria. Ia berharap kerja Pansus dapat menyelesaikan konflik-konflik mendesak yang dihadapi petani di berbagai daerah.
“Alhamdulillah, sudah terbentuk Pansus di DPR. Kami berharap Pansus ini bisa segera menangani hal-hal yang sangat urgent, termasuk adanya penyerangan fisik terhadap petani dan kriminalisasi. Kami juga sudah menyerahkan draft usulan kepada DPR, dan berharap draft ini dapat diteruskan kepada Bapak Presiden,” ujar Komando Nasional Koalisi Reforma Agraria.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Kehadiran Pimpinan DPR dan Komisi IV menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal agenda reforma agraria yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
