Pembangunan RS. Batua beralih ke Dinas PU

71

Berandasulsel.com- Makassar, Pembangunan RS Batua kembali dianggarkan dalam APBD 2020 mendatang. Sebelumnya Pembangunan tersebut beralih dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunannya.

Proses pelaksanaan konstruksi tahap awal dinilai bermasalah. Dan perencanaan pembangunan RS Batua akan ditinjau ulang, rencana alokasi anggaran masih berubah-ubah dari yang sebelumnya Rp87 miliar kini menjadi Rp80 miliar.

Kepala Seksi Bangunan Gedung Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Juli Nurul mengatakan, pihaknya diamanahkan untuk membangun RS Batua. Olehnya itu, langkah awal akan melakukan review kembali perencanaan proyek RS Batua tahap dua, tujuannya, untuk menyesuaikan kondisi kontruksi bangunan saat ini dengan rencana pembangunan lanjutan. Pasalnya, pembangunan tahap pertama terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan terkait kontruksi bangunan yang bersoal.

“Saat ini sudah ada empat lantai, itu kita mau tanyakan ke perencananya kalau dengan kontruksi seperti ini bisa atau tidak dilanjut (sampai sepuluh lantai). Jadi, harus ada review ulang perencanaan dengan melihat kondisi kontruksi bangunan yang ada sekarang,” ucap Juli Nurul, Rabu (27/11).

Selain itu, Juli Nurul mengaku pihaknya terlebih dulu akan berkoordinasi dengan bidang perencana. Sebab, sebelumnya proyek ini ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan dan baru tahun depan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Sehingga, pembangunannya tidak bisa serta merta dilakukan tanpa mengetahui duduk persoalan yang ada di RS Batua. Bahkan, pihaknya juga akan meminta data terkait hasil temuan BPKP.

“Kita tidak langsung membangun, kita mau dulu verifikasi dengan tim ahli mereka di Dinas Kesehatan apa masalahnya,” tegasnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyebutkan pengalihan proyek pembangunan RS Batua dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Pasalnya menurut dia, Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab selama ini tidak memiliki kompetensi untuk menangani proyek fisik.

“Perubahan ini kita sesuaikan dengan kompetensi pekerjaan, karena dokter itu tidak mengerti tentang proyek fisik,” ucap Iqbal. (*)