BERANDANEWS – Jakarta, Guna memastikan ketersediaan gas LPG bersubsidi kepada masyarakat luas, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah mempercepat perluasan Sub Pangkalan LPG 3 Kg.
Hal ini disampaikan saat Sufmi Dasco meninjau dua titik pangkalan yang berada di Jalan Anggrek Cendrawasih Raya, Jakarta.
“Kebetulan sekali lewat dari DPR, kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum, karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrean dari masyarakat,” kata Dasco, Kamis (06/02).
Adapun pangkalan yang dikunjungi pertama yakni pangkalan atas nama Rizky Yulianto, dan yang kedua atas nama Kevin Alesandro. Dasco berkunjung ke pangkalan tersebut bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian.
Mereka pun sempat berbincang dengan para pemilik toko atau pangkalan LPG 3 kg tersebut, baik mengenai masalah suplai, harga, hingga distribusi LPG 3 kg ke sub-pangkalan.
“Kita dengar sendiri, dari pemilik pangkalan maupun sub-pangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke sub-pangkalan, maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar,” tutur dia.
Dari pengecekan itu, dia mengatakan bahwa pangkalan tersebut menjual LPG 3 kg seharga Rp16 ribu per tabung, sedangkan di tingkat sub-pangkalan dijual seharga Rp19 ribu per tabung. Di dekat pangkalan itu pun sudah ada dua warung yang terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg.
“Mudah-mudahan bisa begini terus,” ucap dia berharap.
Nantinya, kata dia, akan ada tim yang turun untuk melakukan sosialisasi kepada warung pengecer untuk mendaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg. Menurutnya mekanisme pendaftaran maupun hal lainnya masih dirumuskan oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah diminta untuk terus memantau penjual LPG 3 kg sesuai aturan yang ditetapkan. Menurutnya, harga LPG bersubsidi tersebut akan berbeda-beda di setiap daerah, namun harus mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harganya kalau kita cek menjual ke sub pangkalan 16 ribu, kemudian menjual ke masyarakat 19 ribu. Mudah-mudahan begini terus,” ujarnya.
“Kalau harga di daerah disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan wilayah masing-masing. Kita tahu kemudian sub pangkalannya ada juga di seberang sungai atau daerah mana, maka itu kita akan minta supaya per daerah itu juga ada suatu standar,” ujarnya.(*)
