BERANDANEWS – Makassar, Ketua terpilih National Paralympic Committee (NPC) Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Sony Sandra bersilaturahmi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel. Mereka diterima oleh Kabid Keolahragaan Dispora Sulsel H Muhlis di ruangannya, Pada Rabu kemarin. Sony Sandra menyampaikan kepada Dispora Sulsel persoalan-persoalan yang dihadapinya saat ini.
Sony melaporkan ke Dispora Sulsel terkait PP NPC yang menerbitkan surat keputusan kepengurusan NPC Sulsel yang tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) NPC Sulsel tahun 2019.
“Penekanan kami adalah meminta ketegasan Dispora agar tidak mengakui kepengurusan di luar hasil Musorprov NPC Sulsel,” kata Sony.
Hal lain yang disampaikan kepada Dispora Sulsel, kata Sony, terkait adanya dugaan “penjualan” atlet-atlet paralimpik Sulsel menjelang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Papua pada November mendatang. Sony menjelaskan, “penjualan” atlet yang dimaksudnya adalah adanya dugaan kesepakatan pemotongan atau pengutipan dana yang akan dilakukan oleh ketua NPC Sulsel yang mendapatkan SK dari PP NPC.
Modus yang dilakukan oleh Ketua NPC Sulsel yang mendapatkan SK dari PP NPC terhadap para atlet paralimpik, berupa adanya perjanjina bahwa jika nanti para atlet paralimpik Sulsel yang berprestasi di provinis yang diwikili di Peparnas, makan bonus mereka akan dipotong.
“Ketua pilihan pusat itu ternyata “menjual” atlet keluar atlet yang mau pindah itu dikutip dana. Kemudian nanti setelah berprestasi dan mendapatkan bonus dari provinsi tempat mereka bertanding itu akan dipotong,” kata Sony.
Sony menjelaskan, ada sekitar 10 atlet paralimpik dari berbagai cabang yang mutasi sementara ke provinsi lain. Terbanyak ke Provinsi Papua. Masing-masing cabang atletik, renang, panahan, tennis meja, bulutangkis. Para atlet paralimpik berprestasi Sulsel yang mutasi sementara ke daerah lain pada tiga pekan lalu itu, sudah menorehkan prestasi di Peparnas Bandung hingga berbagai Kejurnas sebelum Peparnas Papua.
Padahal, kata dia, mutasi sementara para atlet paralimpik ke provinsi lain harus melalui mekanisme yang ketat, seperti ikut suami/istri, bapak atau ibu yang berpindah ke provinsi lain, pindah tempat kerja ke provinsi lain, pindah sekolah atau kuliah ke provinsi tujuan.
“Semua yang pindah itu tidak ada alasan yang masuk di situ. Tidak ada alasan yang kuat untuk berpindah,” kata Sony.
Sementara itu, Humas NPC Sulsel versi hasil Musorprov Abd Rahman menyesalkan PP NPC yang mengambil tindakan dengan menerbitkan SK kepada pengurus yang di luar dari hasil Musorprov.
“Apa yang dilakukan pusat dengan meng-SK-an orang yang bukan hasil musyawarah adalah tamparan besar bagi Pemprov Sulsel, karena Pemprov yang membuka acara ini diakusi secara hasil musyawarah,” jelasnya.
Gusdur, sapaan Abd Rahman mengatakan, jika memang PP NPC telah menerbitkan SK di luar hasil Musorprov Sulsel, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Gusdur juga merespons terkait dugaan “penjualan” atlet. Saat ini, pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait indikasi kuat adanya pengutipan dana bagi atlet-atlet berprestasi yang mewakili provinsi lain di Peparnas mendatang.
“Indikasinya ini kuat dan kita akan laporkan ini ke ranah kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Keolahragaan Dispora Sulsel Muhlis mengatakan, sikap Pemprov Sulsel sudah jelas mendukung hasil Musorprov NPC Sulsel.
“Kami kan sudah menyurat ke Kemenpora lengkap dengan laporan hasil Musprov NPC Sulsel,” kata Muhlis.
Ia berjanji akan kembali berkoordinasi dengan Kemenpora untuk mencari solusi terkait permasalahn yang dihadapi internal NPC Sulsel.(rm)