Makassar akan bangun PLTs di TPA Antang

121

Berandasulsel.com – Makassar, Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) setelah Makassar dipilih untuk percepatan pembangunan termasuk pengelolaan sampah.

Rencananya PLTSa Kota Makassar yang terletak di TPA Antang Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala direncanakan dimulai beroperasi pada 2020 mendatang dan akan menghabiskan anggaran pembangunan mencapai 2 Triliun rupiah.

PLTSa Kota Makassar diprediksi akan menghasilkan 10 megawatt listrik dari produksi sekitar 1000 ton sampah per hari.

Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Kota Makassar, Saharuddin Ridwan menyampaikan OBC (Outline Business Case) PLTSa Kota Makassar sudah diselesaikan oleh konsultan KEITI dari Korea.

Hasil kajiannya bahkan sudah dikirim ke pemerintah pusat. Yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Selanjutnya, pemkot akan menyurat ke Bappenas untuk pelaksanaan market sounding,” singkat Saharuddin.

Market sounding atau penjajakan minat pasar, kata Sahar bertujuan untuk melihat sejauh mana OBC yang ditawarkan ke calon investor, mulai dari lahan yang akan digunakan, besaran tiping fee, perizinan hingga sistem pengelolaan sampahnya.p₩

Sahar berharap agar pelaksanaanLq market sounding bisa secepatnya dilakukan, sehingga proses feasibility studi untuk proyek tersebut bisa dimulai Januari 2020 mendatang.

“Setelah market sounding nanti akan dilanjutkan ke proses feasibility study (FS) dan proses tender. Mudah-mudahan tahun ini market soundingnya, karena Januari tahun depan itu FS kita sudah harus jalan,” ungkapnya.

Dia mengatakan skema yang akan digunakan yakni KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Sehingga tidak semua anggaran dibebankan ke APBD tetapi juga bisa mendapatkan bantuan dari Kementrian Keuangan berupa BLPS (Biaya Layanan Pengolaan Sampah).

Hal penting dalam sistem KPBU adalah bantuan total tiping fee atau biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan sampah di TPA nantinya. Misalnya,tiping fee yang ada di OBC yaitu Rp580.000 per ton.

Artinya, kalau Rp580.000 per ton di kali 1000 ton per hari, berapa ratus juta anggaran yang harus dikeluarkan pemkot per harinya. Dalam regulasi, tiping fee menggunakan APBD sehingga pemkot harus mengajukan pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Makassar.

“Kalau dengan sistem KPBU, dari total itu 49 persen bantuan dari APBN melalui kementrian keuangan, dan 51 persen dari APBD Pemkot Makassar. Jadi, butuh persetujuan dari DPRD untuk tiping fee ini dan itu harus dalam bentuk perda,” ungkapnya.

Menurutnya, syarat untuk pelaksanaan market sounding sudah tidak ada kendala. Sehingga prosesnya harus dipercepat agar perda yang mengatur terkait besaran tiping fee yang harus dibayarkan pemkot bisa secepatnya rampung.

Apalagi proses kontruksi memakan waktu selama dua tahun. Sehingga jika tender dimulai pada 2020 maka otimatis pembangunannya baru akan dimulai pada 2021, dan efektif beroperasi 2022 mendatang.

“Ini harus diperdakan sementara jadwal atau waktu pada bulan Januari sampai Maret itu harusnya proses tender dimulai, atau proses pembuatan FS itu harus sudah jalan Januari, sementara kita belum market sounding,” tuturnya.

Sementara, Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyatakan ditunjuknya Makassar sebagai salah satu kota percontohan percepatan PLTSa disebabkan kondisi sampah yang ada memang sudah harus mendapat penanganan yang serius.

Untuk itu, tema International Investment Forum on Waste Management 2019 sengaja dipilih dengan menghadirkan 16 perwakilan negara.

“Ini untuk mempertemukan perusahaan pengelolaan sampah baik pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga negara lainnya untuk bagaimana kedepan kita bisa menjajaki kerjasama khususnya di PLTSa,” ucapnya. (*)