BERANDANEWS – Makassar, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menurunkan beban kemiskinan struktural, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat fondasi kesehatan generasi muda Indonesia. Karena itu, program ini tidak boleh dikotori oleh praktik monopoli politik, terlebih jika dilakukan oleh oknum anggota DPRD dari partai penguasa sendiri.
Ketua Umum LASKAR Sulsel, Illank Radjab, S.H, menyampaikan bahwa lembaganya menemukan indikasi kuat adanya dua anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra yang diduga menguasai dan mengendalikan penunjukan pelaksana dapur layanan MBG di sejumlah wilayah. Jika benar, praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan kuasa, bertentangan dengan visi Presiden Prabowo, dan dapat merusak kredibilitas politik partai penguasa.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini soal moral kekuasaan. Program Presiden untuk rakyat tidak boleh menjadi ladang dominasi elite politik lokal,” tegas Illank Radjab dalam keterangan resminya.
Integritas Pemerintahan Dipertaruhkan
LASKAR menilai bahwa manipulasi penunjukan dapur MBG sama artinya dengan menyelewengkan amanah negara, sebab:
MBG didesain untuk membuka akses ekonomi baru bagi UMKM, kelompok perempuan, dan penyedia jasa lokal—not untuk dimonopoli aktor politik.
Monopoli oleh anggota DPRD menutup persaingan sehat dan menghilangkan transparansi anggaran.
Praktik ini berpotensi memicu penyimpangan dan korupsi yang akan berimbas langsung pada citra Presiden Prabowo dan Partai Gerindra.
LASKAR juga menyoroti bahwa salah satu nama yang dikaitkan publik dalam isu ini sebelumnya pernah terseret kasus hukum, sehingga dugaan keterlibatan kembali dalam praktik monopoli program negara harus menjadi alarm serius bagi penegak integritas internal partai.
Desak DPR RI Bertindak
Illank Radjab mendesak Komisi VIII dan III DPR RI untuk memulai fungsi pengawasan secara terbuka:
“Kami menuntut DPR RI mengambil langkah tegas. Jika ada anggota DPRD yang memanfaatkan atribut sebagai kader partai penguasa untuk menguasai dapur MBG, maka itu pengkhianatan terhadap rakyat dan terhadap Presiden,” tambahnya.
Menjaga Citra Presiden Prabowo
Menurut LASKAR, Presiden Prabowo telah menempatkan MBG sebagai “legacy project” untuk membangun SDM Indonesia. Maka segala bentuk penyimpangan harus diberantas seketika sebelum merusak legitimasi nasional.
“Presiden Prabowo tidak boleh dibiarkan tercoreng oleh perilaku segelintir oknum di daerah. Jika Gerindra ingin menjaga martabat pemerintahannya, maka mereka harus membersihkan internal sendiri,” tegas Illank
LASKAR Siap Ajukan Audit Publik
Sebagai lembaga advokasi, LASKAR menyatakan siap mengajukan permintaan audit kepada Inspektorat Sulsel, mendesak BPKP dan kementrian sosial untuk melakukan investigasi sistematis serta mengirim laporan resmi ke sekretariat Negara
“Ini bukan serangan politik. Ini peringatan moral. Setiap penyimpangan terhadap program rakyat harus dihentikan, siapapun pelakunya,” tutup Illank.(*)
