Lantik Pengurus Dewan Sengketa Indonesia Sulsel, Presiden DSI minta bangun Kolaborasi dengan berbagai Stakeholder

26
Presiden Pengurus Pusat DSI, Sabelo Gayo, SH, MH, PH.D,CPL, CPCLE, CPM, CPRM, ACIARB mengamnbil sumpah Pengurus DSI Sulsel untuk periode 2021 - 2026

BERANDANEWS – Makassar, Andi Ifal Anwar, resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) sekaligus Direktur Kantor DSI, pada Sidang terbuka Penandatanganan Pakta Integritas, pengambilan sumpah dan pelantikan profesi mediator, ajudikator, konsiliator, arbiter, praktisi DSI Propinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Horison Ultima Makassar, Rabu, (25/1).

Penandatanganan Pakta Integritas DSI Sulsel

Presiden Pengurus Pusat DSI, Sabelo Gayo, SH, MH, PH.D,CPL, CPCLE, CPM, CPRM, ACIARB mengamnbil sumpah Pengurus DSI Sulsel untuk periode 2021 – 2026.

Usai diambil sumpahnya, Ketua DSI Provinsi Sulsel Andi Ifal dalam sambutannya mengatakan tentunya dengan menjadi seorang mediator merupakan profesi yang mulia sebagai penengah bagi yang bersengketa dan setelah pelantikan akan mengambil langkah strategis dengan berkomunikasi dengan seluruh Forkopimda yang ada di Sulsel.

“Mediator merupakan profesi yang mulia, untuk itu setelah pelantikan ini kami langsung mengambil langkah strategis dengan membangun sinergitas dengan berbagai stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan, selanjutnya kami juga akan berkoordinasi dengan Kapolda dan mengisyaratkan bekerja sama dengan DSI Sulawesi Selatan”, ujar Andi Ifal.

Selain itu, pihaknya akan mendorong mediator untuk menjadi mediator non hakim di 24 Kabupaten, kota di Pengadilan negeri maupun di Pengadilan agama

“Insya allah dengan ini setelah pelantikan ini, teman teman mediator akan segera mengirimkan berkasnya, mendaftar menjadi mediator non hakim di Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama. Tadi ada 24 mediator yang telah resmi dilantik dan untuk yang berdomisili di Makassar ini ada sekitar 9 orang. Insya allah dengan ini setelah pelantikan kami terima teman teman mediator akan segera mengirimkan berkasnya, mendaftar menjadi mediator non hakim di Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama”, tambahnya.

Sementara Presiden Pengurus Pusat DSI, Sabelo Gayo, SH, MH, PH.D,CPL, CPCLE, CPM, CPRM, ACIARB, mengatakan ke depan sebenarnya targetnya Dewan Sengketa Indonesia (DSI) bisa hadir di semua provinsi dan Kabupaten kota. Hingga saat ini DSI sudah memiliki sekitar 100.225 mediator. Mediator ini memperoleh sertifikat dari lembaga Diklat mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung.

“Jadi mereka bisa menjadi mediator hakim di Pengadilan negeri maupun Pengadilan Agama. Jadi itu target kita”, ujarnya.

Menurutnya untuk kasus sengketa yang paling menonjol ditahun 2022, sengketa yang menonjol, seperti sengketa pengadaan barang jasa kemudian didominasi oleh sengketa di Pengadilan agama. Sengketa waris perceraian, pembagian harta bersama, sengketa kontrak ekonomi syariah. Namun di DSI ada beberapa prioritas penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa medis atau kesehatan.

Sedangkan Sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat, itu disesuaikan dengan adanya standar ataupun pedoman penyelesaian sengketa di DSI.

“Sistem penyelesaian sengketa ini di masing masing masyarakat adat tersebut sesuai dengan kebutuhan itu untuk internal DSI dan juga dengan adanya standar ataupun pedoman penyelesaian sengketa di 358 masyarakat hukum adat ini.” jelasnya.

Sabelo Gayo juga mengharapkan DSI Sulsel dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab sesuai dengan profesinya. Diharapkan dapat terus berkordinasi dan bersinergi dengan berbagai stakeholeder dalam rangka menemukan terobosan dalam penyelesaian sengketa yang ada di wilayah hukum Sulsel.

“Tanggung jawab dan amanah sesuai profesi dan tetap membangun sinergi dengan berbagai stakeholeder dalam rangka menemukan terobosan dalam penyelesaian sengketa yang ada di wilayah hukum Sulsel”, tambahnya.(*)