BERANDANEWS – Luwu, PJ Bupati Luwu Muh. Saleh mengundang 4782 tenaga non ASN (Honorer) baik dari tingkat Kelurahan, Puskesmas, Sekolah, hingga pada tingkat OPD untuk menekankan netralitas pada pilkada tahun 2024.
Pertemuan tersebut digelar di lapangan kantor Bupati Luwu , dan dihadiri sejumlah kepala OPD, pada Kamis, (3/10) kemarin. Meski undangan dijadwalkan pukul 13.30 WITA, namun Muh Saleh hadir pukul 15.00 WITA.
Pertemuan tersebut digelar untuk nenidaklanjuti Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Muh. Saleh menekankan kepada seluruh Honorer yang hadir untuk Netral Pada Pilkada Tahun 2024.
“Disini tidak ada keluarga saya, sehingga tidak ada yang saya intervensi ini yang kau luluskan karena ini pendukung si ini. Saya serahkan ke teman-teman semua untuk memilih sesuai hati nuraninya,” kata Muh. Saleh.
Menurut Saleh, ia hanyalah penjabat sementara, ia kemudian meminta dukungan dari honorer untuk menuntaskan masa jabatannya.
“Selama saya menjabat, tidak ada penambahan honorer. Penerimaan pegawai juga saya moratorium, tidak ada pindahan pegawai dari luar daerah karena jumlah
Pegawai kita sudah cukup untuk menjalankan roda pemerintahan Di kabupaten ini. Mohon dukungan kepada saya untuk menuntaskan apa yang menjadi tugas saya,” tutup Muh Saleh.
Kebijakan Muh. Saleh dalam mengumpulkan seluruh tenaga honorer di Kota Belopa dinilai kurang efektif bahkan dianggap cenderung mempersulit kerja Honorer. Honorer dari Walenrang misalnya, JI, seorang tenaga administrasi terpaksa tidak masuk kantor karena mengikuti kegiatan tersebut. Jarak yang terbilang jauh menuju Belopa, membuat ia berangkat dari Walenrang sejak pukul 6 pagi tadi.
“Jam 6 berangkat tadi pak, karena kita takut biasa macet, biasa juga ada kendala di jalan karena kami ini jauh sekali kemari, jadi kami datang lebih awal. Tapi ternyata lambat tadi acara jam tiga baru mulai,” kata JI.
Senada dengan JI, seorang no ASN dari Kecamatan Larompong Selatan, AL, mengungkapkan keluhannya dengan adanya pertemuan yang diadakan PJ Bupati Luwu itu.
“Saya kira kita sama kondisinya sama dengan yang dari walmas, berangkat dari jauh, dengan biaya sendiri, padahal dengan gaji seadanya. Saya datang kurang 5 menit dari undangan, jadi menunggu hampir 2 jam,” keluh AL.
Dikonfirmasi terpisah, Jabatan Direktur Excekutif LSM Lembaga Pemantau Kinerja Perintah Dan Masyarakat (LPKP-M) Andi Baso Juli, SH turut menyoroti kebijakan Muh. Saleh mengumpulkan seluruh non ASN Siang tadi. Menurutnya hal itu menambah beban Honorer yang saat ini tengah memiliki beban kerja yang berat sedangkan menerima intensif yang sangat kecil.
“Saya kira Pak PJ perlu mempertimbangkan dengan matang setiap mengeluarkan kebijakan. Harus lebih peka terhadap Honorer. Honorer ini ada yang bahkan hanya digaji 5 ribu rupiah. Bahkan di puskesmas itu, ada yang tidak punya slip gaji. Kalau ini seperti yang dari Walmas, datang dari jauh, korban tenaga, belum lagi ongkos tanggung sendiri, korban waktu, datang hanya untuk mendengar pesan netralitas, itu sangat memberatkan,” katanya.
Harusnya kata Andi Baso Juli, Pemkab Luwu memiliki perangkat hingga pada tingkat terbawah, Kelurahan dan Puskesmas, hingga Sekolah-sekolah. Harusnya dapat menjadi corong informasi dari Pemda ketika ada informasi yang perlu disampaikan.
“Kalau hanya sekedar menyampaikan pesan netralitas, kan bisa menggunakan perangkat yang ada, jangan PJ Bupati tidak mempercayai perangkat yang ia sendiri miliki. Sehingga merepotkan bahkan memberatkan teman-teman Honorer. Kan kasihan mereka,” kuncinya.(*)
