BERANDANEWS – Papua Barat, Penindakan aktivitas tambang emas ilegal di Papua Barat kembali menuai kritik. Aparat kepolisian dinilai tidak konsisten, bahkan terkesan tebang pilih dalam melakukan penertiban.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa operasi aparat selama ini masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, meski ada penangkapan dan penyitaan barang bukti, kenyataannya tambang lain yang berada di lokasi sama masih bebas beroperasi.
“Kami mendapat laporan memang ada yang diamankan dan barang bukti sudah disita. Namun di sisi lain, tambang-tambang lain tetap berjalan bebas. Ini jelas aneh dan menimbulkan pertanyaan besar, mengapa ada yang ditindak sementara yang lain dibiarkan?” ujar Frederik.
Frederik menilai aparat, khususnya Polda Papua, tidak boleh hanya menjadikan satu kelompok sebagai tumbal. “Kalau mau ditertibkan, semua harus ditertibkan. Jangan ada yang seolah-olah dianakemaskan sementara yang lain tidak tersentuh hukum,” tegasnya.
Sorotan senada juga disampaikan anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas. Ia menyinggung peran pemilik hak ulayat yang diduga justru membuka akses tambang dengan memungut biaya sewa lahan.
Informasi yang diterima, ada pemilik lahan yang menerima bayaran Rp60 juta di satu titik, bahkan hingga di atas 350 juta di titik lainnya. Dugaan pungutan ini disebut berlangsung setiap bulan agar aktivitas penambangan tetap berjalan.
“Artinya, tambang ilegal ini tidak mungkin berdiri tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Pertanyaan kami, kenapa pihak yang menerima uang ratusan juta itu tidak disentuh aparat? Bukankah semua pihak yang terlibat harus diperiksa?” tegas Yan.
Sungai Wariori Rusak Parah
Yan juga mendesak Kementerian ESDM untuk turun tangan menertibkan tambang ilegal di Sungai Wariori, Kabupaten Manokwari. Ia menyebut kondisi sungai kini rusak parah akibat pengerukan liar.
“Di Distrik Wasirawi, khususnya sepanjang Kali Wariori, sungai sudah berubah total menjadi kolam-kolam besar akibat tambang emas ilegal,” ungkapnya.
Bersama Bupati Manokwari Hermus Indou, Yan sempat meninjau langsung lokasi tambang tersebut. Ia menilai lambannya penindakan tidak lepas dari adanya oknum yang diduga membekingi operasi tambang.
Bupati Manokwari Hermus Indou juga menilai tindakan aparat tidak menyeluruh. Ia menegaskan perlakuan pilih kasih itu kian merusak kepercayaan publik.
“Kalau serius, semua harus ditindak. Bukan hanya satu kelompok yang dijadikan contoh, sementara kelompok lain tetap beroperasi,” ujarnya.
Sorotan publik kini semakin tajam. Barang bukti memang ada yang disita, tapi tambang lain tetap berjalan. DPR, pemerintah daerah, hingga masyarakat menuntut agar aparat di Papua Barat bertindak objektif, transparan, dan tidak setengah hati.
Penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan menumbuhkan kecurigaan bahwa ada kepentingan yang bermain di balik tambang emas ilegal tersebut. (*)
