Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi, menyambut baik putusan MK dan menyebutnya sebagai langkah maju dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasinya memerlukan strategi yang cermat dan berkelanjutan.
“Putusan MK adalah langkah maju untuk keadilan pendidikan. Tantangannya kini adalah implementasi cerdas, realistis, berkelanjutan, serta tidak mengabaikan peran vital masyarakat dan kesehatan fiskal negara,” ujar Adde dilansir dari Antara.
Menurut Adde, untuk menindaklanjuti putusan tersebut, perlu dilakukan reformulasi dan re-alokasi anggaran pendidikan. Salah satu usulan konkret adalah memfokuskan bantuan penuh kepada siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa bersekolah di swasta. Selain itu, pemerintah dapat memperketat kriteria sekolah penerima bantuan berdasarkan akreditasi, kebutuhan riil biaya operasional, dan proporsi siswa tidak mampu.
Adde juga mendorong agar pemerintah memperluas dan meningkatkan nilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmatif untuk sekolah swasta di wilayah terpencil atau yang memiliki banyak siswa dari keluarga kurang mampu. Ia mengusulkan agar pemerintah menjalin kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan pendidikan guna merancang skema subsidi yang efektif tanpa mematikan inisiatif swadaya masyarakat.
Komisi X, lanjut Adde, siap berdialog secara konstruktif dengan pemerintah untuk merespons putusan MK ini.
“Pemerintah bersama DPR perlu segera merumuskan payung hukum dan skema pendanaan operasional, berkelanjutan, dan adil,” katanya.
