Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar Rapat Koordinasi Pengawas Notaris

Berandasulsel.com – Makassar, Rapat Koordinasi Pengawas Notaris dan Pengukuhan serta Penguatan Anggota Pos Yankomas Tahun 2020, di Hotel Gammara, Kota Makassar, Selasa (25/8).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel. Dengan tema yakni Sinergitas Sekretariat Majelis Pengawas Notaris dan Sekretariat Pos Yankomas UPT Se Sulawesi Selatan.

Selain Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Mualimin Abdi; Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harun Sulianto.

Dalam sambutannya, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan perihal reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

“Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Ia pun menyampaikan beberapa hal terkait langkah Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

“Mulai dari 2018, saya sudah minta ke Bappelitbangda untuk menfokuskan program yang semula 6.000-an menjadi 500-an. Hanya di tahun 2019 terlaksana 4.000an menyusul 2020 menjadi 2000-an program kegiatan. Target kita 2021 menjadi 500an untuk efesiensi anggaran bisa fokus dan tuntas program hingga bisa hemat ratusan miliar. Transaksi non tunai juga sudah diberlakukan. Pelan-pelan kita perbaiki sistem secara smooth transition system,” ujarnya.

Ia pun berharap, agar pemimpin saat ini dibutuhkan masyarakat adalah yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Sehingga bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, bijak dan transparan.

“Saat ini, (yang diperlukan) bukan orang pintar, karena pintar sudah banyak, tapi moral kepemimpinan. Moral lebih terbentuk (jiwa dan akhlak kepemimpinannya dalam amanah),” pungkasnya.

Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan materi. Diantaranya Dirjen HAM : Perlindungan Hukum dari Perspektif HAM Terhadap Notaris yang sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; Direktur Yankomas: Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat/Komunikasi Masyarakat; Kepala Kantor Wilayah: Penguatan Sekretariat MPN dan Pos Yankomas Moderator: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. (*)