Iuran BPJS Kesehatan Naik, Penyesuaian atau Defisit?

Berandasulsel.com – Resmi, Iuran BPJS Kesehatan naik berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut ada beberapa perubahan penyesuaian iuran berdasarkan kategori peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat membantu mengatasi masalah defisit yang jumlahnya terus bertambah. Berdasarkan siaran pers yang diterima beberapa penyesuaian terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan antara lain :

1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :

a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019

b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

a. Peserta PPU yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019

b. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020

3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :

a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-,

b. Kelas II menjadi Rp 110.000,-

c. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah masih menjadi pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung iuran sebanyak 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran untuk peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Selain itu, kontribusi pemerintah sangat membantu peserta mandiri sehingga kenaikan iuran BPJS tidak terlalu besar. Sekadar informasi, dengan total 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sebanyak 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu iuran ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah agar Program JKN-KIS dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ada Penyesuaian kenaikan iuran tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” katanya.

Dengan kenaikan iuran BPJS menurut Iqbal, diharapkan dapat membuat Program JKN-KIS mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lainnya untuk perbaikan program tersebut seperti perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan akan terus dilakukan.(*)