BERANDANEWS – Makassar, Terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan merespon dengan menyatakan sikap menolak kenaikan tersebut oleh Pemerintah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Sikap penolakan ini menurutnya tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
Kenaikan harga BBM merupakan pukulan bagi ekonomi rakyat serta akan berdampak bagi daya beli masyarakat dimana saat ini kita belum pulih benar dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
“Karenanya Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini. Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi,” tegas Isnayani di ruang Fraksi PKS Sulsel, Sabtu (10/09).
Tak hanya fraksi PKS DPRD Sulsel, bahkan seluruh kader dan anggota PKS se Indonesia juga menolak kenaikan harga BBM sesuai dengan instruksi Presiden PKS.
Hal senada juga diungkapkan Humas PKS Sulsel, Wahidah Eka Putri. Menurutnya penolakan ini berdasarkan instruksi Presiden PKS.
“Penolakan kenaikan harga BBM ini seragam seluruh Indonesia. Ini instruksi presiden PKS,” kata Wahidah.
Sebagai bentuk penolakan, kata Wahidah, kader PKS juga akan melakukan aksi flashmob di dua titik di Kota Makassar, yakni Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan AP Pettarani.
“Terget kami 500 kader aksi flashmob. Mulai dari DPW, DPW dan kelurahan. Tentu kita menyiapkan spanduk dan atribut memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Wahidah.(*)
