BERANDANEWS – Jakarta, Sejumlah desakan mengemuka agar Indonesia keluar dari forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Donald Trump.
Menanggapi desakan tersebut, Pemerintah Indonesia tidak ingin tergesa-gesa memutuskan Indonesia keluar dari forum BoPdi tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Pemerintah memilih untuk terlebih dahulu memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana diplomasi dalam mendorong perundingan perdamaian.
Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, usai dialog dengan Presiden Prabowo dan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Nusron mengatakan, Presiden ingin agar upaya diplomasi melalui BoP dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah keluar dari forum tersebut.
“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” kata Nusron
Menurut Nusron, saat ini BoP menjadi salah satu forum strategis yang dapat dimanfaatkan untuk membahas upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik yang berkaitan dengan situasi di Palestina dan Gaza.
Politisi Partai Golkar itu menyebut Presiden sempat mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi dalam mendorong perdamaian dunia apabila tidak memiliki forum khusus untuk melakukan perundingan.
“Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” ucap Nusron.
Menurut Nusron, hingga saat ini forum BoP masih menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk membicarakan upaya perundingan damai, termasuk bersama sejumlah negara yang tergabung di dalamnya.
“Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu,” imbuhnya.
Namun, Nusron menegaskan pemerintah tetap membuka diri terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.
Ia memastikan Presiden tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi keputusan tersebut dengan mencermati perkembangan situasi ke depan.
“Pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” jelas Nusron.(*)
