KOLOM – Di tengah politik yang semakin gaduh oleh pencitraan, saya sering bertanya dalam diam: masih adakah pemimpin yang menjaga etika sebagai fondasi kekuasaan?
Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Hari ini, politik bergerak terlalu cepat menuju ruang-ruang artifisial. Banyak orang ingin terlihat besar sebelum benar-benar bertumbuh. Banyak yang sibuk membangun kesan tentang kepemimpinan, tetapi lupa membangun watak kepemimpinan itu sendiri. Kita hidup di zaman ketika citra lebih mudah dipoles daripada karakter.
Dalam suasana seperti itu, saya melihat sosok Ilham Arief Sirajuddin sebagai salah satu figur yang tumbuh dari tradisi politik yang berbeda. Ia lahir dari kultur politik lama Sulawesi Selatan—sebuah tradisi yang menempatkan kehormatan, etika, dan hubungan sosial sebagai inti dari kepemimpinan.
Saya mengenal IAS bukan sekadar sebagai politisi, tetapi sebagai manusia yang memahami satu hal penting: kekuasaan tanpa etika hanya akan melahirkan ketakutan, bukan penghormatan.
Dalam banyak momentum politik, saya melihat bagaimana IAS tidak membangun dirinya melalui kemarahan dan kebisingan. Ia tumbuh melalui pergaulan sosial yang panjang. Ia memahami bahwa politik bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana menjaga hubungan dengan manusia lain, bahkan kepada mereka yang berbeda sikap politik sekalipun.
Di situlah letak perbedaan generasi kepemimpinan lama dengan sebagian wajah politik hari ini. Dahulu, seorang pemimpin dibentuk oleh proses sosial dan penghormatan terhadap nilai. Hari ini, sebagian orang ingin langsung menjadi besar melalui konstruksi media dan framing citra.
Padahal citra tidak selalu melahirkan penghormatan.
Filsuf Yunani, Aristotle, pernah mengatakan bahwa politik adalah jalan menuju kebaikan bersama. Politik, dalam makna paling luhur, adalah ruang etik. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki kebajikan moral (virtue), bukan sekadar kemampuan mempengaruhi massa.
Saya kira nilai itu masih dapat ditemukan dalam cara IAS membangun hubungan sosial-politiknya. Ada ketenangan dalam sikapnya. Ada kemampuan menjaga komunikasi tanpa kehilangan wibawa. Dan yang paling penting, ada penghormatan terhadap manusia lain.
Dalam tradisi Makassar, kepemimpinan memang tidak hanya diukur dari keberanian berbicara. Kepemimpinan diukur dari kemampuannya menjaga siri’—harga diri dan kehormatan moral.
Orang tua-tua Makassar dahulu mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki lambusu’ (kejujuran), getteng (keteguhan prinsip), dan ada tongeng (perkataan yang benar). Nilai-nilai itulah yang membentuk kewibawaan sosial seorang pemimpin.
Dan saya melihat jejak nilai itu pada diri IAS.
Ia memahami bahwa hubungan dengan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan pencitraan sesaat. Kepercayaan lahir dari konsistensi pergaulan, dari kesediaan mendengar, dan dari kemampuan menjaga etika bahkan di tengah pertarungan politik paling keras.
Hari ini kita menyaksikan banyak ambisi politik tumbuh terlalu cepat, tetapi miskin kedalaman moral. Banyak orang membangun popularitas tanpa membangun karakter. Akibatnya, politik kehilangan keteduhan. Ruang publik dipenuhi saling serang, manipulasi persepsi, dan pertunjukan ego.
Dalam situasi seperti itu, figur seperti IAS menjadi penting bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan Sulawesi Selatan sesungguhnya memiliki akar kebudayaan yang kuat.
Bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal kemampuan merebut kekuasaan, melainkan kemampuan menjaga kehormatan di hadapan rakyat.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa krisis politik sering kali lahir ketika manusia kehilangan orientasi moralnya. Ketika ambisi menjadi lebih penting daripada etika, maka kekuasaan perlahan kehilangan makna kemanusiaannya.
Karena itu saya percaya, masyarakat Sulawesi Selatan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas berbicara, tetapi juga pemimpin yang memiliki kebudayaan moral. Pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah sosial, bukan sekadar panggung kebesaran pribadi.
IAS, dengan seluruh perjalanan politiknya, menunjukkan bahwa politik masih bisa dijalankan dengan cara yang lebih teduh. Bahwa perbedaan tidak harus melahirkan permusuhan. Bahwa kekuasaan tidak harus dipertontonkan dengan arogansi.
Dan mungkin di situlah alasan mengapa hingga hari ini namanya tetap hidup dalam ingatan banyak orang.
Karena pada akhirnya, rakyat mungkin lupa pada slogan-slogan politik. Tetapi mereka tidak pernah lupa pada cara seorang pemimpin memperlakukan manusia lain.
Dan dalam falsafah Makassar, kehormatan seorang pemimpin bukan diwariskan oleh jabatan, melainkan dijaga melalui etika, keteguhan, dan kemampuan mempertahankan siri’ di tengah godaan kekuasaan.
Penulis
Syamsul Bahri Majjaga
