Salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat, dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN, yakni melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). GTRA merupakan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendiskusikan hambatan dan tantangan lintas sektor dalam melaksanakan Reforma Agraria agar terdapat pembangunan berkelanjutan dan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kawasan hutan, dan tanah-tanah transmigrasi.
“Melalui wadah GTRA, beberapa konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di berbagai daerah dapat terselesaikan,” sebut Hadi Tjahjanto.
Pada pertemuan puncak GTRA Summit 2023, dibahas berbagai hal yang dapat diselesaikan dengan sinergi dan kolaborasi. Di antaranya terkait penguatan hak melalui sertipikasi tanah bagi permukiman masyarakat di atas air, penyelesaian konflik agraria di atas aset BMN/BMD/BUMN dan BUMD, percepatan penyelesaian tanah transmigrasi dan percepatan Redistribusi Tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
“GTRA Summit 2023 telah menghasilkan Deklarasi Karimun yang disepakati oleh para menteri terkait dan siap bekerja sama untuk menghancurkan tembok ego sektoral yang selama ini menghambat pelaksanaan Reforma Agraria,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Menutup sambutannya, Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat HANTARU Tahun 2023 dan hari lahir ke-63 UUPA. “Semoga dengan momentum peringatan HANTARU kali ini kita dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan negara tercinta,” pungkasnya.
Dalam rangkaian upacara, terdapat momen Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya oleh pembina upacara kepada sejumlah jajaran dengan Kategori X Tahun, XX Tahun, dan XXX Tahun.
Upacara peringatan HANTARU turut diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Penasihat Utama Menteri ATR/Kepala BPN; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; para Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; serta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(*)
