Gubernur saksikan Penandatanganan Kerjasama Kemitraan PMA dan PMDN dengan UMKM

7

Berandasulsel.com – Makassar, Acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM disaksikan langsung oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (18/1).

“Jadi tadi Bapak Presiden dan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah menyampaikan beberapa pesan yang menarik untuk kita tindaklanjuti,” kata Jayadi Nas.

Dari Kepala BKPM, bahwa penandatanganan MoU adalah bagian dari pada upaya untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pengusaha-pengusaha besar dengan usaha kecil, khususnya UMKM.

Selanjutnya, pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dapat tercipta keadilan dan keseimbangan investasi. Demikian juga dengan wilayah yang ada di Indonesia, sehingga tercipta keadilan sosial.

“Sedapat mungkin para pengusaha- pengusaha ini melakukan investasi dengan melibatkan segenap pihak, semua pihak. Termasuk pengusaha kecil dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yaitu masyarakat kita,” harapnya.

Presiden menyampaikan bahwa bagaimana pemerintah dapat meyakinkan para pengusaha usaha dengan cara memberikan perizinan yang cepat dan yang kedua adalah bagaimana menjaga kualitas barang.

Lewat kerjasama, kata Jayadi, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Membuat pengusaha kecil bisa naik kelas menjadi perusahaan menengah. Dan pengusaha menengah bisa naik investasinya menjadi pengusaha besar. Dan pengusaha besar semakin survive (bertahan).

Penekanan khusus presiden khusus bagi BKPM, perizinan dipercepat dan yang kedua memfasilitasi investor.

“Itu dua hal mendasar yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita terkait kerjasama ini. Dan itu apa yang dilakukan sebenarnya bukan hal baru. Kami di Sulsel sudah melakukan kerjasama dengan para pengusaha besar mendatangkan para pengusaha, para investor, apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan menegaskan bahwa bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk dapat menjamin agar kontrak kerja yang ditandatangani sejumlah pihak tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memastikan kerja sama tersebut berlangsung secara berkelanjutan.

“Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan. Tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global,” kata Presiden.

Kedua, melalui kerja sama tersebut, Presiden mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar untuk naik kelas.

“Terus meningkatkan kualitas produk, memperbaiki manajemen, memperbarui desain produk sesuai keinginan pasar, dan bisa memanfaatkan kerja sama kolaborasi dengan usaha-usaha besar ini agar bisa menaikkan kelasnya,” ucapnya.

Selain itu, yang ketiga, kemitraan ini tentu harus diperluas lebih lanjut dan dilembagakan hingga terbentuk pola relasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar.

“Usaha besar tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya apabila ada UMKM, libatkan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan dua belah pihak dan terus berkembang,” tuturnya.

Terwujudnya bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya peningkatan kelas UMKM di Tanah Air, utamanya di tengah situasi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang ditunjukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu menerjemahkan arahan Presiden beberapa waktu lalu.

“Saya menghargai upaya BKPM yang berupaya keras melakukan percepatan proses investasi, mulai dari mempermudah perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin agar investasi dari dalam dan luar negeri bisa tumbuh pesat, membuka lapangan kerja, hingga berkontribusi besar untuk meningkatkan kelas UMKM Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, program kemitraan ini merupakan tindak lanjut BKPM terhadap sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kolaborasi atau keterlibatan UMKM dengan usaha-usaha besar demi peningkatan kualitas UMKM dan pemerataan ekonomi. Dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor BKPM, sebanyak 56 perusahaan besar, baik perusahaan luar maupun dalam negeri, menandatangani komitmen kemitraan dengan 196 UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp1,5 triliun.(*)