BERANDANEWS – Luwu, Sejumlah kepala desa di Kabupaten Luwu mengaku tertekan dengan adanya arahan untuk membeli tiket kegiatan Trabhara-Jejal, event trail bertajuk One Day Trail Adventure Bhayangkara – Jelajah Alam Luwu, yang digelar Polres Luwu pada 6 Desember mendatang di Belopa.
Dalam penelusuran wartawan, beberapa kepala desa di Kabupaten Luwu menyampaikan keluhan serupa, mereka diminta mendaftar empat slot nomor start dengan total biaya Rp1 juta per desa.
Hal tersebut diungkapkan salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya, dari wilayah bagian Utara Kabupaten Luwu.
“Sudah mendaftar 4 nomor, nilainya Rp 1 juta. Jadi satu nomor Startnya itu seharga Rp250 Ribu. Kepala desa itu pertanggungjawabannya Ketua DPC. Jadi Ketua DPC yang mengumpulkan semua dana dari kepala desa. Dan wajib sifatnya. DPC APDESI, perwakilan Kecamatan. Jadi desa mengumpul ke rekening ketua DPC kecamatan. Ketua kecamatan yang langsung ke Polres bawa, ke panitia. Nilainya per desa untuk 4 slot (nomor star) dengan total nilai Rp1 Juta,” ungkapnya langsung kepada Wartawan (dikutip dari laman SimpulRakyat.co.id), Selasa, (25/11).
Ia menuding jika perintah tersebut datang dari oknum yang ada di Polres Luwu, melalui perantara Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Luwu.
“Tidak ada konsekuensi yang disebutkan, tapi yang ditegaskan disitu ketua kecamatan, perintah datang dari atas, dari Polres,” tandasnya.
Di tempat yang sama, kepala desa wilayah Luwu bagian Barat, juga mengaku telah mendapat arahan untuk membeli 4 tiket event Trabhara-Jejal dengan nilai Rp 1 juta.
“Ia, sudah aman, 4 juga tiket, sama semuaji Rp 1 juta semua,” kata kades yang juga enggan disebutkan namanya.
Sementara, kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Luwu bagian tengah mengaku jika ia tetap membeli tiket event, meski tidak ada keinginan untuk mengikuti event tersebut.
“4 saya daftar, tapi kukasi anggotaku (tiket event), jadi tidak mendaftar mi dia pake dana pribadi. Rata-rata desa di Ponsel tidak ada pa’ trailnya jadi nomor yang na daftar nakasi ji orang lain,” tambahnya.
Kepala desa lainnya mengaku, terpaksa membeli tiket event tersebut karena takut mendapat pemeriksaan di Unit Tipidkor Polres Luwu.
Sebelumnya, Wartawan media bersama tim mendapati sejumlah perangkat desa diarahkan ke Unit Tipidkor Polres Luwu, pada Senin, 24 November siang.
Perangkat desa hingga kepala desa nampak terlihat mengendong tumpukan berkas dari kendaraan menuju ruangan unit Tipidkor Polres Luwu.
“Belum tau kasus apa, kami hanya disuruh membawa laporan beberapa tahun terakhir,” ungkap kades yang juga enggan disebutkan namanya.
Kasat Reskrim Polres Luwu, Iptu Ibnu Robbani saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa, (25/11) pukul 21.22 hingga kini belum memberikan tanggapan soal pemeriksaan sejumlah kades di kantornya.
Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Komisi I menerima aduan sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Organisasi APDESI di Kantornya, pada Selasa, (25/11) Sore.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPMD Kabupaten Luwu, Kepala Desa Bonelemo Utara, Jamaluddin sekaligus Sekretaris APDESI Luwu, mengungkapkan kesulitannya karena anggaran Dana Desa (DD) Non-Earmark yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, tidak kunjung cair.
“Kenapa dana enmark cair dan non-enmark tidak cair,” tanya Jamaluddin.
DPMD Luwu melalui Kasi pelaporan keuangan, Ningrat mengaku jika hal tersebut terkendala sistem dalam aplikasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, Pihak DPRD Luwu bersama DPMD Luwu nantinya bakal membawa perwakilan kepala Desa ke kementrian keuangan untuk mempertanyakan persoalan tersebut.
“Kita akan ke kementerian keuangan untuk mencari solusi persoalan ini,” ungkap Basaruddin, pimpinan Komisi I DPRD Luwu.
Persoalan tersebut menambah deretan panjang persoalan ekonomi yang dialami Kepala Desa di Kabupaten Luwu saat ini.
Informasi Internal yang dihimpun Wartawan, Panitia Event trail telah mengalokasikan 500 slot tiket event ke Kepala Desa.
Selain Kepala Desa, Kepala OPD, Kepala Sekolah, hingga Kontraktor, Rumah Sakit Daerah juga dikabarkan diminta untuk ikut membeli tiket Event Trail ini.
Saat kunjungan Media, di Sekretariat Trabhara-Jejal pada Selasa, (25/11) nampak pada papan pengumuman, 100 nomor telah di booking RSUD Batara Guru. Mulai dari nomor 901 hingga nomor 1.000. Sehingga jika ditotal, RSUD Batara Guru merogoh kocek Rp25 Juta untuk 100 nomor tersebut. Nama dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dan Disdik (Dinas Pendidikan) juga terlihat memenuhi puluhan nomor.
“Total sudah hampir 1.500 pendaftar,” kata panitia yang enggan disebutkan namanya.
Kasat Lantas Polres Luwu AKP Syarifuddin selaku ketua panitia kegiatan event Trabhara-Jejal Polres Luwu, memberikan tanggapannya bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan khususnya terkait event Trabhara-Jejal yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Tidak ada pemaksaan saudara semua elemen kalau ada yang mau berpartisipasi saudara” tulisnya singkat.
Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu juga memberikan bantahan serupa. Ia menegaskan event ini digelar sebagai ajang silaturahmi komunitas trail.
“Maaf mas, info ini sudah kami dapat sejak kemarin, makanya kami lagi melakukan klarifikasi dengan isu atau cerita tsb, krn pada prinsipnya semua masyarakat dapat berpartispasi pada even yang dapat mendukung mengenalkan Kab. Luwu dengan riders se-nusantara, bentuk partisipasinya dengan menjadi peserta melalui registrasi, dan tidak ada paksaan karena event ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi pencinta trail adventure komunitas. Saat ini saya masih kegiatan di Cikeas, jadi mohon maaf kalau agak slow respon mas, jaringan disini kurang mendukung,” kunci Adnan Pandibu. (*)
